RNI Gandeng BTPN Gelar Program Pemberdayaan Karyawan

JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam rangka memberikan fasilitas layanan perbankan dan pelatihan kewirausahaan bagi karyawan, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), Selasa, 19 Desember 2017, di Gedung RNI, Jakarta.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT RNI B Didik Prasetyo bersama Direktur Utama BTPN Jerry Ng.

Dalam sambutannya Didik menyampaikan bahwa, kerjasama ini dapat meningkatkan kemandirian karyawan khususnya karyawan yang sebentar lagi akan memasuki fase purnakarya.

Meskipun telah pensiun, Ia berpendapat, perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan karyawan tetap memperoleh kesejahteraan dan mendapat penghidupan yang baik.

“Menjadi wirausahawan merupakan salah satu pilihan yang tepat dan bijak, karena selain bisa mendapatkan income juga memberi manfaat dengan menyerap teaga kerja,” ungkapnya melalui rilis yang diterima Kompas.com.

Baca juga : Semester I 2017, Laba BTPN Tumbuh 2 Persen

Didik mengatakan, saat ini karyawan kurang tersentuh program-program pelatihan yang bertujuan untuk pemberdayaan dan meningkatkan kemandirian di kemudian hari.

Pelatihan kewirausahaan dan berbagai program layanan perbankan yang disiapkan BTPN diharapkan mampu menjadi solusi dan memberikan nilai tambahan bagi karyawan RNI.

Lebih lanjut Didik mengatakan, RNI sangat mendukung berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Untuk itu, pihaknya merangkul BTPN sebagai pelaku perbankan yang fokus pada pemberdayaan dan kewirausahaan agar kedepannya para karyawan dapat mandiri khususnya ketika telah pensiun nanti.

“Selain itu, hal ini juga dalam rangka mendukung program Pemerintah mencetak wirausahawan-wirausahawan baru,” tambahnya.

Guna memastikan program pemberdayaan berjalan dengan baik dan bersifat berkelanjutan, kerjasama ini juga menyentuh pada pemberian fasilitas layanan perbankan seperti layanan simpan pinjam, kredit multiguna, kredit bagi karyawan aktif, kredit pensiun, deposito, serta produk investasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ratio wirausaha Indonesia tahun 2016 sudah naik menjadi 3,1 persen dari rasio tahun 2013/2014 lalu yang masih berada di angka 1,67 persen.

Dengan jumlah penduduk 252 juta jiwa, jumlah wirausaha non pertanian yang menetap mencapai 7,8 juta orang atau sebanyak 3,1 persen.

Dengan demikian tingkat kewirausahaan Indonesia telah melampaui 2 persen dari populasi penduduk, sebagai syarat minimal suatu masyarakat akan sejahtera.

Akan tetapi, rasio wirausaha sebesar 3,1 persen itu masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia dengan capaian rasio 5 persen, China 10 persen, Singapura 7 persen, Jepang 11 persen maupun AS sebesar 12 persen.