Pekerjaan Rumah Sektor Pariwisata dan Urgensi UU KEK Pariwisata - Kompas.com

Pekerjaan Rumah Sektor Pariwisata dan Urgensi UU KEK Pariwisata

Kompas.com - 14/01/2018, 08:56 WIB
Sejumlah wisatawan melintasi dermaga Kampung Nelayan saat akan berwisata ke Pulau Liungan, Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, Kamis (28/9/2017). Segala keindahan dari Tanjung Lesung membuat pemerintah menetapkan kawasan tersebut menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Provinsi Banten.ANTARA FOTO/YUSRAN UCCANG Sejumlah wisatawan melintasi dermaga Kampung Nelayan saat akan berwisata ke Pulau Liungan, Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, Kamis (28/9/2017). Segala keindahan dari Tanjung Lesung membuat pemerintah menetapkan kawasan tersebut menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Provinsi Banten.

PROSPEK sektor pariwisata kian bersinar. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional yang cukup bombastis (menjadi kontributor kedua setelah crude palm oil atau CPO) meyakinkan kita bahwa sektor pariwisata adalah sektor masa depan bagi Indonesia.

Lebih dari itu, peningkatan kunjungan dari tahun lalu yang tercatat kira-kira 25 persen pun menjadi pertanda nyata untuk kita semua bahwa sektor pariwisata sejatinya mampu menjadi quick win pemerintah dalam menggenjot angka pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, pemerintah sangat perlu melakukan beberapa hal untuk mendorong sektor ini agar lebih bersinar di tahun-tahun mendatang.

Pertama, menunjukkan keseriusan dalam membangun aksesibilitas ke destinasi-destinasi utama pariwisata. Akses transportasi darat dengan jalan yang mulus hingga transportasi udara, di semua kota yang menjadi gate way destinasi wisata unggulan, tentu menjadi imperatif yang tak bisa ditawar.

Selain ada penerbangan langsung dari luar negeri yang kemudian dilayani petugas imigrasi dengan baik di bandara tujuan, operasi bandara di daerah wisata harus diperpanjang hingga tengah malam, misalnya, dari saat ini yang sore hari sudah tutup.

Pelabuhan laut juga harus dibangun senyaman mungkin, dipisahkan antara pelabuhan kapal penumpang dan pelabuhan kontainer. Separasi semacam ini dinilai sangat perlu untuk daerah-daerah yang menjadi destinasi pariwisata bahari.

Selain itu, harus dibangun pula semacam marina yang besar dan modern, dilengkapi dengan semua fasilitas memadai mulai dari hotel, wahana bermain, pusat belanja, pusat kuliner, hingga tempat ibadah dan rumah sakit.

Kedua, memperkuat atraksi wisata, yakni seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, atau pun hiburan yang merupakan daya tarik utama bagi para wisatawan.

Event berkelas internasional maupun nasional perlu diperbanyak dan secara rutin digelar, seperti Tour de Flores (TdF) yang digelar pada tahun ini. Ajang balap sepeda bergengsi tersebut juga menyajikan kunjungan tak terlupakan, seperti ke Pulau Komodo atau Pulau Rinca di Taman Nasional Komodo, habitat satu-satunya komodo yang merupakan kadal terbesar di dunia.

Selain itu, pemerintah juga perlu menggandeng para pekerja seni maupun lembaga-lembaga pendidikan kesenian formal dan informal. Kearifan, keramahan, dan tradisi yang berakar kuat dalam kehidupan masyarakat lokal akan menjadi daya tarik yang melekat dalam kenangan para wisman.

Memberikan pengalaman unik dan baru kepada wisatawan adalah nilai tambah yang kerap kali terlupakan oleh banyak pelaku bisnis pariwisata. Padahal, pengalaman (tourism experiences) sangat bisa dijadikan comparative sekaligus competitive advantages bagi destinasi-destinasi di daerah karena faktor keunikan yang nyaris tak sama antardaerah di Indonesia akan melahirkan experiences yang berbeda pula.

Ketiga, menyediakan kondisi investasi yang kondusif agar para pihak yang terkait dengan bisnis pariwisata bersedia membangun amenitas atau kelengkapan tempat wisata, seperti hotel, restoran, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, wahana olahraga, jasa transportasi lokal, money changer, dan rumah sakit.

Oleh karena itu, khusus untuk investasi, pemerintah tentu saja perlu bekerja sama dengan banyak pihak, terutama dengan swasta dalam bentuk insentif yang menarik, seperti pemberian tax holiday dan penyediaan lahan yang clear and clean, yang siap digunakan untuk pembangunan.

Keempat, urusan lanjutan dari peningkatan investasi pariwisata adalah meninjau ulang UU KEK, terutama yang terkait dengan urusan pariwisata. Masalahnya, UU KEK yang ada saat ini tidak mampu memenuhi kebutuhan riil sektor pariwisata.

Sementara itu, kawasan-kawasan pariwisata unggulan di Indonesia, yang dominasi kawasan maritim yang jauh lebih besar ketimbang daratan, sejatinya membutuhkan keberpihakan khusus yang jauh berbeda dengan KEK industri lainnya.

Sebut saja, misalnya, urusan penetapan kawasan. Dalam UU KEK, kawasan haruslah berupa hamparan dengan luas tertentu. Kondisi ini menyulitkan daerah-daerah yang sejatinya tidak terdiri dari hamparan daratan, tapi potensi pariwisatanya sangat tinggi.

Sebagai contoh, Danau Toba. Yang dinyatakan sebagai bagian dari KEK hanya sekelumit dari daratan di salah satu sisi Danau Toba. Praktis imbasnya, investor hanya mendapatkan segala prestise investasi di kawasan tersebut. Padahal seharusnya, seluruh kawasan Danau Toba adalah Kawasan Ekonomi Khusus.

Daerah yang memiliki keunggulan pariwisata berupa laut dan danau, sebut saja misalnya kawasan Mandeh dan Mentawai di Sumatera Barat, atau gugus pulau-pulau indah di Kepulauan Seribu, tentu akan serta merta terganjal di pusat jika mereka ingin mengajukan kawasan tersebut menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.

Oleh karena itu, jika tidak dikemas dalam bentuk UU Khusus KEK Pariwisata, minimal ada inisiatif pemerintah untuk merevisi UU KEK agar ramah terhadap pariwisata.

Kalau itu tidak dilakukan, saya yakin, ke depan pemerintah akan kesulitan untuk memajukan daerah-daerah potensial dengan strategi menjadikan salah satu kawasan di daerah sebagai KEK. Sementara, salah satu strategi untuk memajukan wisata dari pinggiran (dari daerah-daerah) adalah dengan meningkatkan arus investasi pariwisata ke kawasan tersebut. Mau tak mau, jalan yang harus ditempuh adalah dengan meningkatkan status kawasan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus yang memiliki aneka rupa kemudahan investasi.

Yang keempat, pemerintah sangat perlu mendidik banyak sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang berkualitas, ramah, kredibel, dan berintegritas, termasuk dengan memberikan beasiswa yang menarik.

Itu dilakukan untuk melahirkan sumber daya manusia yang mengetahui persis bagaimana menjawab kebutuhan para wisatawan yang datang membawa uang untuk bersenang-senang. Dalam hal ini, lembaga-lembaga pendidikan yang terkait secara langsung maupun tak langsung dengan industri pariwisata harus mendapat perhatian yang baik.

Kelima, pariwisata Indonesia tentunya juga harus dikemas secara modern sebagai produk dunia yang berkualitas, dengan menyediakan paket komplit pelayanan mulai dari wisman berangkat dari rumah hingga kembali membawa kenangan tak terlupakan.

Hal itu bisa dilakukan dengan membangun kerja sama dalam jaringan terintegrasi dengan para pelaku industry pariwisata di dalam dan luar negeri, mulai dari agen-agen perjalanan, maskapai penerbangan, hingga jaringan perhotelan.

Yang tak kalah pentingnya, semua itu harus didukung promosi besar-besaran dan branding yang kuat. Dana promosi perlu dinaikkan minimal 10-20 persen dari devisa yang diincar, dengan program yang jelas dan target pencapaian yang tegas.

Jika semua itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, pariwisata tak hanya bisa menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar ke depan. Sektor ini akan mendorong pembangunan daerah-daerah pinggiran yang tertinggal, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan banyak kesempatan kerja serta peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Pariwisata yang bernilai tambah tinggi tersebut juga harus dipastikan saling mendukung dan inline dengan sektor-sektor lainya, seperti manufaktur, jasa, pertanian, hingga pembangunan lingkungan.

Dengan lain perkataan, koordinasi lintas sektoral perlu diintensifkan. Jika perlu, pemerintah dan pihak swasta bisa menginisiasi terbentuknya kaukus pariwisata nasional atau forum-forum sejenis yang melakukan komunikasi dan koordinasi secara berkala.

Political will seperti itu sangat diperlukan jika pemerintah memang serius ingin menjadikan sektor pariwisata sebagai quick win dari berbagai stagnasi sektor-sektor andalan selama ini. Semoga.


EditorLaksono Hari Wiwoho
Komentar
Close Ads X