Sri Mulyani Optimistis Defisit APBN-P 2017 Terjaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini defisit APBN Perubahan tahun 2017 tetap terjaga, yakni dari yang tadinya ditetapkan sebesar 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 2,57 persen terhadap PDB.

Adapun sampai saat ini, angka defisit masih akan terus bergerak sejalan dengan proses rekonsiliasi dan konsolidasi data APBN Perubahan tahun 2017.

"Berdasarkan data per 12 Januari 2018, defisit APBN-P tahun anggaran 2017 tercatat sebesar 2,46 persen terhadap PDB," kata Sri Mulyani, yang kerap disapa Ani, saat menggelar konferensi pers di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2018).

Secara keseluruhan, Ani menilai realisasi penerimaan dalam APBN Perubahan 2017 menunjukkan hasil yang positif. Aspek yang mendukung hal tersebut, di antaranya penerimaan pajak yang tumbuh 15,5 persen tanpa tambahan dari tax amnesty dan revaluasi aset.

Baca juga : Update Realisasi APBN-P 2017 per 15 Desember 2017

Selain itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat mencapai Rp 192,3 triliun atau 101,7 persen dari target APBN Perubahan 2017. Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga tercapai 118,5 persen atau setara dengan Rp 308,4 triliun yang artinya melebihi target dan tumbuh 17,7 persen dibanding tahun 2016.

Adapun untuk realisasi belanja negara hingga akhir Desember 2017 mencapai Rp 2.001,6 triliun atau 93,8 persen dari pagu APBN Perubahan 2017. Rinciannya mencakup belanja pemerintah pusat (Rp 1.259,6 triliun), transfer ke daerah dan dana desa (Rp 742 triliun).

Ani turut mengungkapkan, realisasi belanja modal pada APBN Perubahan 2017 mencapai 92,8 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang hanya 82 persen.

Sementara untuk realisasi bantuan sosial mencapai 100 persen. Kemudian realisasi anggaran subsidi tahun 2017 mencapai Rp 166,3 triliun atau setara dengan 98,5 persen terhadap APBN Perubahan 2017.

Baca juga : APBN-P 2017 Diketok hanya Sejengkal dari Batas Konstitusi

Realisasi subsidi tercatat lebih rendah 4,6 persen dibanding tahun 2016 didorong kebijakan subsidi listrik yang dinilai lebih tepat sasaran dan adanya pengalihan sebagian belanja subsidi ke program bantuan sosial.