Presiden Siap Serahkan 7 Juta Sertifikat Tanah di 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Program sertifikasi tanah akan terus digencarkan oleh pemerintah pada tahun 2018 ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan, pada tahun ini pemerintah bisa menyerahkan 7 juta sertifikat tanah kepada masyarakat.

"Sekarang kami juga menggencarkan program sertifikasi tanah dan perhutanan sosial. Untuk mempermudah masyarakat mengakses perbankan," ujar Presiden saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Hotel Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Menurutnya, dirinya akan terus memantau program sertifikasi tanah, sebab, Presiden menginginkan program tersebut bisa memberikan peningkatan akses keuangan oleh masyarakat.

Baca juga : Realisasi Target Pembagian 5 Juta Sertifikat Tanah Masih Minim

"Proses kami ikuti di lapangan. Tahun 2018 kami targetkan lagi harus menjadi 7 juta sertifikat. Tahun  2019 harus menjadi 9 juta sertifikat yang terus dibagikan. Saya yakin juga bisa. Tapi mohon dicek, diawasi terus baik dari pemerintah pusat, daerah dan sebagainya," tambahnya.

Dia mengungkapkan, saat ini ada 126 juta bidang sertifikat tanah yang harus diberikan kepada masyarakat, namun yang sudah diserahkan baru 46 juta pada 2015 lalu.

"Artinya masih ada 80 juta sertifikat yang harus diberikan ke masyarakat. Kalau dalam setahun hanya 500.000 (sertifikat) Indonesia butuh 160 tahun untuk memberikan sertifikat tersebut. Bekerja selalu harus sepeti itu. Kalau tidak ada target, apa pegangan kita," kata Presiden.

Baca juga : Serahkan Sertifikat Tanah, Jokowi Minta Petani Sawit Tidak Konsumtif

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, semakin banyak sertifikat yang diserahkan maka akan semakin luas akases masyarakat kepada jasa keuangan.

Sehingga dampaknya akan memacu pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan menurunkan tingkat ketimpangan baik di pusat kota maupun daerah.

"Meningkatkan ekonomi masyarakat di lapisan bawah. Sertifikat udah dipegang rakyat, bisa dipakai untuk disekolahkan atau dipakai agunan, tetapi jaminan harus hati-hati dikalkulasi dengan baik," tegasnya.

Namun demikian, Presiden mengimbau, agar sertifikat lahan digunakan sebaik-baiknya dan tidak digunakan sebagai jaminan pinjaman untuk membeli sesuatu yang tidak produktif.

Baca juga : Begini Cara Mengurus Sertifikat Tanah Girik

"Saya titip kalau disekolahkan untuk agunan hati-hati, dikalkulasi. Kalau dapat kredit jangan beli mobil, biar gagah," kata Presiden.