Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KKP: Moratorium Kapal Asing Bantu Tingkatkan PAD, Terutama di Papua

Kompas.com - 21/01/2018, 06:29 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim bahwa kebijakan moratorium kapal asing telah berdampak baik pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di Provinsi Papua.

Kini, nelayan lokal disebut bisa lebih leluasa menangkap ikan di wilayahnya sendiri.

"Moratorium kapal asing telah menekan potensi kerugian daerah. Misalnya, PAD Papua yang dulu hanya 1 banding 1.000 dengan keuntungan kapal asing, kini berpotensi meningkat Rp 1,5 triliun per tahun," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PSDPKP) KKP Nilanto Perbowo, Jumat (19/1/2018).

Nilanto menjelaskan, kebijakan moratorium kapal asing merupakan satu dari sejumlah upaya KKP untuk memajukan nelayan. Upaya lain yang telah digencarkan adalah penenggelaman kapal dalam kasus illegal fishing, pelarangan bongkar muat di laut, larangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, serta transparansi dan reformasi pengelolaan masalah kelautan dan perikanan.

(Baca juga : Kapal Asing Tidak Ada, Kami Bisa Menangkap dan Mengumpulkan Ikan)

Selain di Papua, KKP menyebutkan, dampak positif kebijakan moratorium kapal asing juga tercermin dalam peningkatan jumlah produksi di pelabuhan basis kapal lokal. Artinya, pengelolaan kekayaan sumber daya laut mulai dikembalikan kepada nelayan dalam negeri.

"Capaian ini terlihat dari meningkatnya produksi di 10 pelabuhan basis kapal lokal, dari 83.000 ton pada 2014 jadi 146.000 ton pada 2015 atau meningkat 76 persen," tutur Nilanto.

Meski kebijakan moratorium kapal asing membuat jumlah kapal yang beroperasi menurun, Nilanto menekankan produksi ikan nasional justru mengalami peningkatan. Hal itu terlihat dari angka total produksi produk kelautan secara nasional, dari 5,7 juta ton pada 2013 menjadi 6,1 juta ton pada 2015 dan diprediksi terus meningkat hingga saat ini.

Kondisi ini dianggap Nilanto sebagai peluang bagi nelayan dalam negeri untuk meningkatkan kapasitasnya.

(Baca juga: Menteri Susi Ingatkan Bupati, Waspadai Kapal Asing di Batang)

 

Saat ini, KKP melalui Satgas Pengalihan Alat Tangkap mulai mendata satu per satu para nelayan dalam rangka persiapan mengalihkan alat tangkap cantrang ke alat tangkap ramah lingkungan.

Larangan penggunaan cantrang ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan Presiden Joko Widodo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama perwakilan nelayan cantrang.

Kesepakatan itu dijalankan dengan sejumlah ketentuan, di antaranya tidak boleh menambah kapal cantrang dan hanya berlaku bagi nelayan di pantai utara Pulau Jawa.

 

Kompas TV Setelah melakukan pertemuan dengan 5 perwakilan nelayan di Istana Negara, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akhirnya menemui para nelayan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nyaris 10 Juta Gen Z Pengangguran, Ternyata Ini Akar Masalahnya

Nyaris 10 Juta Gen Z Pengangguran, Ternyata Ini Akar Masalahnya

Whats New
Sebut Tidak Kooperatif Berantas Judi 'Online', Menkominfo Ancam Tutup Telegram

Sebut Tidak Kooperatif Berantas Judi "Online", Menkominfo Ancam Tutup Telegram

Whats New
Elon Musk Tolak Pengenaan Tarif 100 Persen untuk Kendaraan Listrik China

Elon Musk Tolak Pengenaan Tarif 100 Persen untuk Kendaraan Listrik China

Whats New
Rilis Sukuk Mudharabah Berkelanjutan, BSI Berikan Imbal Hasil hingga 7,2 Persen

Rilis Sukuk Mudharabah Berkelanjutan, BSI Berikan Imbal Hasil hingga 7,2 Persen

Whats New
Tips Cari Kerja bagi 'Fresh Graduate'

Tips Cari Kerja bagi "Fresh Graduate"

Work Smart
Kejar Target Sejuta Penyuluh Kemitraan UMKM, KPPU Gaet 500 Mahasiswa di Kalbar

Kejar Target Sejuta Penyuluh Kemitraan UMKM, KPPU Gaet 500 Mahasiswa di Kalbar

Whats New
Tiga Hal yang Perlu Dihindari Saat Membuat Resume Lamaran Kerja

Tiga Hal yang Perlu Dihindari Saat Membuat Resume Lamaran Kerja

Work Smart
OJK Tunggu Pengajuan Nama Komisaris Utama Bank Muamalat

OJK Tunggu Pengajuan Nama Komisaris Utama Bank Muamalat

Whats New
Per Maret 2024,  BCA Telah Gelontorkan Rp 117,7 Triliun untuk UMKM

Per Maret 2024, BCA Telah Gelontorkan Rp 117,7 Triliun untuk UMKM

Whats New
Daftar 15 Sekolah Kedinasan Kemenhub yang Buka Formasi CPNS 2024

Daftar 15 Sekolah Kedinasan Kemenhub yang Buka Formasi CPNS 2024

Whats New
Starlink Belum Punya Kantor di Indonesia, Menkominfo Beri Waktu 3 Bulan

Starlink Belum Punya Kantor di Indonesia, Menkominfo Beri Waktu 3 Bulan

Whats New
Kurangi Sampah Plastik, Indonesia Dapat Pinjaman dari ADB Hampir Rp 8 Triliun,

Kurangi Sampah Plastik, Indonesia Dapat Pinjaman dari ADB Hampir Rp 8 Triliun,

Whats New
Respons Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Tidak Ada Keluhan Gangguan Suplai Bahan Industri

Respons Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Tidak Ada Keluhan Gangguan Suplai Bahan Industri

Whats New
Bertemu Petinggi Nikkei Inc, Menko Airlangga Ungkap Potensi Ekonomi Digital Indonesia

Bertemu Petinggi Nikkei Inc, Menko Airlangga Ungkap Potensi Ekonomi Digital Indonesia

Whats New
Libur Panjang Waisak, Jasa Marga Catat 292.820 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

Libur Panjang Waisak, Jasa Marga Catat 292.820 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com