KKP: Moratorium Kapal Asing Bantu Tingkatkan PAD, Terutama di Papua

Kompas.com - 21/01/2018, 06:29 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim bahwa kebijakan moratorium kapal asing telah berdampak baik pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di Provinsi Papua.

Kini, nelayan lokal disebut bisa lebih leluasa menangkap ikan di wilayahnya sendiri.

"Moratorium kapal asing telah menekan potensi kerugian daerah. Misalnya, PAD Papua yang dulu hanya 1 banding 1.000 dengan keuntungan kapal asing, kini berpotensi meningkat Rp 1,5 triliun per tahun," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PSDPKP) KKP Nilanto Perbowo, Jumat (19/1/2018).

Nilanto menjelaskan, kebijakan moratorium kapal asing merupakan satu dari sejumlah upaya KKP untuk memajukan nelayan. Upaya lain yang telah digencarkan adalah penenggelaman kapal dalam kasus illegal fishing, pelarangan bongkar muat di laut, larangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, serta transparansi dan reformasi pengelolaan masalah kelautan dan perikanan.

(Baca juga : Kapal Asing Tidak Ada, Kami Bisa Menangkap dan Mengumpulkan Ikan)

Selain di Papua, KKP menyebutkan, dampak positif kebijakan moratorium kapal asing juga tercermin dalam peningkatan jumlah produksi di pelabuhan basis kapal lokal. Artinya, pengelolaan kekayaan sumber daya laut mulai dikembalikan kepada nelayan dalam negeri.

"Capaian ini terlihat dari meningkatnya produksi di 10 pelabuhan basis kapal lokal, dari 83.000 ton pada 2014 jadi 146.000 ton pada 2015 atau meningkat 76 persen," tutur Nilanto.

Meski kebijakan moratorium kapal asing membuat jumlah kapal yang beroperasi menurun, Nilanto menekankan produksi ikan nasional justru mengalami peningkatan. Hal itu terlihat dari angka total produksi produk kelautan secara nasional, dari 5,7 juta ton pada 2013 menjadi 6,1 juta ton pada 2015 dan diprediksi terus meningkat hingga saat ini.

Kondisi ini dianggap Nilanto sebagai peluang bagi nelayan dalam negeri untuk meningkatkan kapasitasnya.

(Baca juga: Menteri Susi Ingatkan Bupati, Waspadai Kapal Asing di Batang)

 

Saat ini, KKP melalui Satgas Pengalihan Alat Tangkap mulai mendata satu per satu para nelayan dalam rangka persiapan mengalihkan alat tangkap cantrang ke alat tangkap ramah lingkungan.

Larangan penggunaan cantrang ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan Presiden Joko Widodo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama perwakilan nelayan cantrang.

Kesepakatan itu dijalankan dengan sejumlah ketentuan, di antaranya tidak boleh menambah kapal cantrang dan hanya berlaku bagi nelayan di pantai utara Pulau Jawa.

 

Kompas TV Setelah melakukan pertemuan dengan 5 perwakilan nelayan di Istana Negara, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akhirnya menemui para nelayan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mentan: Indonesia Siap Hadapi Ancaman Krisis Pangan Dunia

Mentan: Indonesia Siap Hadapi Ancaman Krisis Pangan Dunia

Whats New
Nilai Tukar Rupiah di Pasar Spot Menguat Tipis, di Jisdor Malah Terkoreksi

Nilai Tukar Rupiah di Pasar Spot Menguat Tipis, di Jisdor Malah Terkoreksi

Whats New
Ramai Acara Konser di Jakarta, Konsumsi Listrik PLN Naik 12,03 Persen

Ramai Acara Konser di Jakarta, Konsumsi Listrik PLN Naik 12,03 Persen

Whats New
3 Perusahaan Kerja Sama Asuransi Mobil Pengguna Jasa Sopir 'On-demand' Oper

3 Perusahaan Kerja Sama Asuransi Mobil Pengguna Jasa Sopir "On-demand" Oper

Whats New
Bahlil Akui Gugup Jelaskan ke Mahasiswa Soal Kegelapan Ekonomi Global Ancam Ekonomi RI

Bahlil Akui Gugup Jelaskan ke Mahasiswa Soal Kegelapan Ekonomi Global Ancam Ekonomi RI

Whats New
Ditopang Sektor Teknologi, IHSG Ditutup Menguat Tipis

Ditopang Sektor Teknologi, IHSG Ditutup Menguat Tipis

Whats New
Jamin Stok Beras Aman, Mentan SYL: Kalau Harga Jangan Tanya Kementan...

Jamin Stok Beras Aman, Mentan SYL: Kalau Harga Jangan Tanya Kementan...

Whats New
Bos LPS Beberkan 4 Tantangan Sektor Keuangan yang Harus Diwaspadai RI

Bos LPS Beberkan 4 Tantangan Sektor Keuangan yang Harus Diwaspadai RI

Whats New
Listrik Tiba-tiba Padam Saat Banjir, Ini Penjelasan PLN

Listrik Tiba-tiba Padam Saat Banjir, Ini Penjelasan PLN

Whats New
Setelah Hong Kong, 2 Produk Mie Sedaap Ditarik di Singapura

Setelah Hong Kong, 2 Produk Mie Sedaap Ditarik di Singapura

Whats New
10 Instansi dengan Tenaga Non-ASN Terbanyak per 5 Oktober 2022

10 Instansi dengan Tenaga Non-ASN Terbanyak per 5 Oktober 2022

Whats New
Apakah Karyawan Resign Berhak Dapat Pesangon? Ini Aturannya

Apakah Karyawan Resign Berhak Dapat Pesangon? Ini Aturannya

Work Smart
Pengurus Jadi Tersangka, 2 Koperasi Ini Harus Tetap Patuhi Putusan PKPU

Pengurus Jadi Tersangka, 2 Koperasi Ini Harus Tetap Patuhi Putusan PKPU

Whats New
Omzet Penjualan Capai 200 Persen, Intip Perjalanan Perajin Bali Tembus 7 Negara bersama Shopee

Omzet Penjualan Capai 200 Persen, Intip Perjalanan Perajin Bali Tembus 7 Negara bersama Shopee

Smartpreneur
PPPK Guru 2022 Daftar Lewat SSCASN, Ini Cara dan Dokumennya

PPPK Guru 2022 Daftar Lewat SSCASN, Ini Cara dan Dokumennya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.