Pengalihan Saham PGN ke Pertamina Bisa Batal jika...

Kompas.com - 25/01/2018, 21:12 WIB
Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim; Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno; Direktur SDM Pertamina, Nicke Widyawati; dan Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutomo dalam konferensi pers usai RUPSLB PGN, di Jakarta, Kamis (25/1/2018) Yoga Hastyadi WidiartantoDirektur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim; Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno; Direktur SDM Pertamina, Nicke Widyawati; dan Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutomo dalam konferensi pers usai RUPSLB PGN, di Jakarta, Kamis (25/1/2018)
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Tahap awal proses pembentukan holding minyak dan gas (migas) oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni kesepakatan pengalihan saham pemerintah dalam Perusahaan Gas Negara ( PGN) oleh para pemegang saham, masih bisa batal.

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengatakan, hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PGN, yang digelar di Jakarta, Kamis (25/1/2018), menyatakan bahwa 77,8 persen pemegang saham sepakat terhadap pengalihan saham ke PT Pertamina (Persero).

Namun, pengalihan saham dan aset belum resmi terjadi karena masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) mengenai pembentukan holding BUMN minyak dan gas (migas).

Selain soal pengalihan saham, disepakati juga bahwa persetujuan yang sudah dicapai dalam RUPSLB hari ini otomatis akan batal bila dalam waktu dua bulan mendapat PP Holding BUMN Migas tidak terbit.

Baca juga: Pemegang Saham PGN Setujui Pengalihan Saham ke Pertamina

"Apabila dalam 60 hari PP holding belum ditandatangani, RUPSLB hari ini batal demi hukum," ujarnya dalam konferensi pers seusai RUPSLB PGN.

Adapun rancangan PP Holding Migas saat ini sudah ditandatangani Menteri BUMN dan Menteri Keuangan. Penerbitan PP tersebut tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden Joko Widodo.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, setelah PP Holding Migas diterbitkan,  akan digelar RUPSLB lagi untuk membahas akta pengalihan aset PGN ke Pertamina.

"Tidak ada perubahan manajemen pada hari ini. Nanti pasti ada RUPS lagi, kalau PP keluar, maka ada RUPS Pertamina, namanya akta pengalihan," ujarnya.

Selain membahas perubahan anggaran dasar perusahaan, RUPSLB PGN juga mengukuhkan pemberhentian Gigih Laksono dari jabatan Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis  karena dipindahkan ke Pertamina.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X