Pengalihan Saham PGN ke Pertamina Bisa Batal jika...

Kompas.com - 25/01/2018, 21:12 WIB
Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim; Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno; Direktur SDM Pertamina, Nicke Widyawati; dan Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutomo dalam konferensi pers usai RUPSLB PGN, di Jakarta, Kamis (25/1/2018) Yoga Hastyadi WidiartantoDirektur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim; Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno; Direktur SDM Pertamina, Nicke Widyawati; dan Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutomo dalam konferensi pers usai RUPSLB PGN, di Jakarta, Kamis (25/1/2018)
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Tahap awal proses pembentukan holding minyak dan gas (migas) oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni kesepakatan pengalihan saham pemerintah dalam Perusahaan Gas Negara (PGN) oleh para pemegang saham, masih bisa batal.

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengatakan, hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PGN, yang digelar di Jakarta, Kamis (25/1/2018), menyatakan bahwa 77,8 persen pemegang saham sepakat terhadap pengalihan saham ke PT Pertamina (Persero).

Namun, pengalihan saham dan aset belum resmi terjadi karena masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) mengenai pembentukan holding BUMN minyak dan gas (migas).

Selain soal pengalihan saham, disepakati juga bahwa persetujuan yang sudah dicapai dalam RUPSLB hari ini otomatis akan batal bila dalam waktu dua bulan mendapat PP Holding BUMN Migas tidak terbit.

Baca juga: Pemegang Saham PGN Setujui Pengalihan Saham ke Pertamina

"Apabila dalam 60 hari PP holding belum ditandatangani, RUPSLB hari ini batal demi hukum," ujarnya dalam konferensi pers seusai RUPSLB PGN.

Adapun rancangan PP Holding Migas saat ini sudah ditandatangani Menteri BUMN dan Menteri Keuangan. Penerbitan PP tersebut tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden Joko Widodo.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, setelah PP Holding Migas diterbitkan,  akan digelar RUPSLB lagi untuk membahas akta pengalihan aset PGN ke Pertamina.

"Tidak ada perubahan manajemen pada hari ini. Nanti pasti ada RUPS lagi, kalau PP keluar, maka ada RUPS Pertamina, namanya akta pengalihan," ujarnya.

Selain membahas perubahan anggaran dasar perusahaan, RUPSLB PGN juga mengukuhkan pemberhentian Gigih Laksono dari jabatan Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis  karena dipindahkan ke Pertamina.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Profil Lin Che Wei | Jabatan Lin Che Wei di Kemenko Perekonomian | MLFF Bakal Gantikan e-Toll

[POPULER MONEY] Profil Lin Che Wei | Jabatan Lin Che Wei di Kemenko Perekonomian | MLFF Bakal Gantikan e-Toll

Whats New
Kilang Pertamina Berulang Kali Kebakaran, Ini Kata Erick Thohir

Kilang Pertamina Berulang Kali Kebakaran, Ini Kata Erick Thohir

Whats New
Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Whats New
Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Whats New
IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

Whats New
Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Whats New
Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Whats New
LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

Whats New
Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Whats New
Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Whats New
Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Whats New
Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.