Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Facebook Larang Semua Iklan Terkait Mata Uang Virtual

Kompas.com - 31/01/2018, 12:55 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

SAN FRANCISCO, KOMPAS.com - Jejaring sosial Facebook melarang semua iklan yang terkait dengan mata uang virtual. Iklan ini antara lain mencakup promosi mata uang virtual, penerbitan koin perdana atau initial coin offering (ICO), dan opsi biner.

Menurut Facebook, iklan-iklan tersebut kerap kali terkait dengan praktik promosi yang dianggap menipu dan menyesatkan. Facebook pun kini tengah memilah iklan-iklan yang menyesatkan tersebut, yang dihadirkan oleh perusahaan yang dioperasikan secara tak baik pula.

Facebook dan seluruh entitasnya, termasuk Instagram, tidak memperbolehkan adanya iklan yang menggunakan kalimat seperti "Gunakan dana pensiun Anda untuk membeli bitcoin!" atau yang mempromosikan perdagangan opsi biner.

"Kami ingin orang-orang terus menemukan dan mempelajari produk dan layanan baru melalui iklan di Facebook tanpa takut ditipu atau dirugikan," kata Facebook dalam unggahan blog, seperti dikutip dari Bloomberg.

Baca juga : Pasarkan Produk, UKM Indonesia Pilih Facebook Ketimbang E-Commerce

Ada sejumlah perusahaan yang menggalang modal melalui ICO, namun faktanya perusahaan itu malah tidak memiliki bidang usaha apapun. Regulator, yakni Komisi Sekuritas dan Bursa Efek AS (SEC) baru-baru ini membekukan aset yang melakukan ICO fiktif melalui AriseBank.

Meski demikian, antusiasme terhadap bitcoin dan mata uang virtual lainnya telah melahirkan sejumlah jutawan dan miliarder. Beberapa perusahaan pun sahamnya melonjak karena mengklaim terkait dengan mata uang virtual, kadang hanya karena namanya saja.

Beberapa waktu lalu, CEO Facebook Mark Zuckerberg menyatakan minatnya untuk mempelajari mata uang virtual dan teknologi desentralisasi. Ini adalah salah satu upaya untuk memperbaiki masalah-masalah pada Facebook.

Zuckerberg menuturkan, ia ingin mengetahui dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan teknologi baru itu. Namun, beberapa pihak memandang ini adalah angin segar bagi mata uang virtual.

Kompas TV Hanya rupiah yang diakui sebagai mata uang yang digunakan dalam transaksi keuangan di wilayah Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Spend Smart
Apa Itu 'Cut-Off Time' pada Investasi Reksadana?

Apa Itu "Cut-Off Time" pada Investasi Reksadana?

Earn Smart
Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

Earn Smart
BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

Whats New
Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Whats New
CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

Whats New
Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Earn Smart
HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Whats New
KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

Rilis
Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

Whats New
“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com