Kemenhub Gandeng Swasta untuk Pengembangan Terminal

PADANG, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal mengadopsi skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk pengembangan terminal penumpang tipe A, salah satunya di Terminal Anak Air.

Menurut Menhub Budi Karya Sumadi, rencana pengadopsian skema KPBU demi mengurangi beban pengeluaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus mempercepat pembangunan.

“Masa-masa sekarang kami ingin membangun dengan melibatkan swasta, supaya cepat dan dana tidak cuma bergulir di terminal. Misalnya jadi bisa ke lampu jalan atau Bus Rapid Transit (BRT),” kata dia saat ditemui di Peletakan Batu Pertama Terminal Anak Air, Padang, Sumatera Barat, Jumat (9/2/2018).

Budi Karya menjelaskan, dalam pengembangan terminal penumpang tipe A di Anak Air nanti, skema KPBU diterapkan di bagian area komersil. Area tersebut dirancang sebagai tempat berjualan barang atau makanan yang terhubung ke bangunan utama terminal penumpang.

Baca juga : Menhub Resmikan Pembangunan Terminal Anak Air, Padang

“Karena itu diharapkan swasta ikut di sini, kan dari sana juga bisa ada keuntungannya,” ujar Budi Karya.

Selain Terminal Penumpang Anak Air, menurut dia, sudah ada sejumlah terminal yang dibangun menggunakan konsep serupa. Terminal itu antara lain adalah Tirtonadi di Solo, Cilacap, dan Cirebon.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mengkritik seluruh jajaran Kemenhub karena dinilai lambat dalam menerapkan skema KPBU, dan masih bergantung pada APBN.

Kritik tersebut disampaikan dalam rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kemenhub 2018 di hadapan Menhub Budi Karya, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, serta jajaran pegawai.

Baca juga : Tak Merata, Pengetahuan Pemda Soal Skema Pembiayaan KPBU

Ani, demikian sapaan akrab Menkeu, kemudian menyarankan agar Kemenhub lebih agresif menggandeng swasta dalam mengembangkan proyek yang memiliki nilai keuntungan tinggi, dan mengoptimalkan APBN untuk mengembangkan proyek yang nilai keuntungannya rendah.