OJK Dorong Percepatan Integrasi BPD Seluruh Indonesia

Kompas.com - 22/02/2018, 21:22 WIB
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso di sela-sela acara Hari Ulang Tahun OJK, di halaman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Kamis (23/11/2017). KOMPAS.com/PRAMDIA ARHANDO JULIANTOKetua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso di sela-sela acara Hari Ulang Tahun OJK, di halaman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Kamis (23/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) mendorong seluruh Bank Pembangunan Daerah ( BPD) mempercepat upaya penyatuan atau pengintegrasian di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi, sehingga BPD lebih mampu bersaing dan meningkatkan perannya.

“BPD bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) harus segera mempercepat upaya mewujudkan BPD seluruh Indonesia yang lebih terintegrasi,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam pernyataan resmi, Kamis (22/2/2018).

Wimboh menuturkan, untuk mewujudkan upaya ini, beberapa aspek perlu segera diselesaikan dalam waktu dekat. Ini antara lain meliputi peningkatan core banking system pada beberapa BPD, penerapan switching yang melibatkan semua BPD, penuntasan Buku Pedoman Perusahaan yang terstandarisasi, peningkatan dan penyetaraan kapasitas SDM, serta pengembangan produk dan layanan keuangan yang kompetitif.

“Saya ingin BPD menjadi jawara di daerahnya masing-masing,” tutur Wimboh.

Baca juga: Dorong Transaksi Nontunai Pemerintah Provinsi, Bank DKI Gandeng 7 BPD

OJK juga terus mendorong BPD dan industri perbankan untuk meningkatkan layanan dan produk digital, serta bersinergi dengan perusahaan fintech atau dengan memiliki lini usaha fintech.

Untuk itu, OJK mendorong BPD terus meningkatkan infrastruktur dan SDM terkait teknologi informasi agar mampu mengembangkan otomasi proses bisnis internal dan inovasi produk atau layanan teknologi Keuangan di BPD.

OJK juga meminta agar BPD dapat berperan banyak dalam menyalurkan kredit produktif, khususnya di bidang infrastruktur dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

“BPD juga harus mempunyai kemampuan untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) termasuk KUR Klaster, berkerja sama dengan BUMDES/BUMADES yang sebentar lagi akan banyak berdiri, memperluas jangkauan layanan agen-agen branchless banking (Laku Pandai) di berbagai daerah dan juga sebagai penyalur Bansos Non-Tunai,” terang Wimboh.

Selain itu, BPD juga harus berperan aktif dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam mencari terobosan membuka akses Keuangan masyarakat di daerahnya.

Per Desember 2017, aset BPD naik 14,2 persen, sementara dana pihak ketiga atau DPK tumbuh 17,2 persen, dan kredit tumbuh 9,1 persen, dengan rasio kredit bermasalah atau NPL yang terjaga di 3,2 persen secara tahunan (yoy).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X