Jokowi Minta Jonan Selesaikan Divestasi Freeport April 2018

Kompas.com - 05/03/2018, 22:28 WIB
Proses flotasi atau pengapungan mineral tambang, seperti tembaga, emas, dan perak. Proses itu dilakukan untuk memperoleh konsentrat yang terdiri dari tembaga, emas, dan perak. Konsentrat itu kemudian dialirkan ke Pelabuhan Amamapare, dikeringkan, dan kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pengecoran. KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTO Proses flotasi atau pengapungan mineral tambang, seperti tembaga, emas, dan perak. Proses itu dilakukan untuk memperoleh konsentrat yang terdiri dari tembaga, emas, dan perak. Konsentrat itu kemudian dialirkan ke Pelabuhan Amamapare, dikeringkan, dan kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pengecoran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk menyelesaikan divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51 persen pada akhir April 2018.

“Arahan bapak Presiden untuk penyelesaian divestasi PTFI, kalau bisa itu sebelum akhir April sudah selesai evaluation dan sebagainya,” ucap Jonan, Senin (5/3/2018).

Jonan sendiri optimistis bisa segera menguasai 51 persen saham Freeport Indonesia dengan cara mengambil Participating Interest (PI) milik perusahaan asal Australia yakni Rio Tinto yang bekerja sama dengan Freeport McMoran dalam pengelolaan tambang Grasberg, Papua, sebanyak 40 persen.

Asal tahu saja, penyelesaian pengambilan divestasi saham 51 persen bisa selesai, apabila empat hal negosiasi juga diselesaikan, seperti perubahan status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnial mineral (smelter), stabilitas investasi dan divestasi 51persen. “Untuk drafting IUPK Kementerian ESDM sudah siap,” sebut Jonan.

Baca juga: Freeport Buka-bukaan soal Nasib Ribuan Karyawan yang Mogok Kerja

Jonan mengatakan, divestasi 51 persen harus tetap diambil tanpa menunggu sampai Kontrak Karya Freeport Indonesia berakhir. Sebab, jika menunggu sampai Kontrak Karya berakhir, pemerintah harus membayar berdasarkan aset yang ada.

“Kalau ditunggu 2021 kita harus bayar nilai buku sesuai investasi Freeport di situ. Bukan nilai tambang, tapi nilai semuanya alat juga,” ucap Jonan.

Hal itu juga tercantum dalam Kontrak Karya Freeport Indonesia. Nah, dengan begitu, Freeport Indonesia bisa dengan mudah melakukan arbitrase kepada pemerintah Indonesia.

Sementara Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Bambang Gatot Ariyono menyebutkan, pemerintah mengupayakan pembelian PI Rio Tinto sebanyak 40 persen tidak menilai angka saham sebanyak 40 persen juga. “Upayanya 40 persen setelah dikonversi jadi saham, itu harus diupayakan,” urainya di Kantor Kementerian ESDM, Senin (5/4/2018).

Namun sayangnya ia masih enggan menyebutkan berapa nilai valuasi saham PI Rio Tinto itu dengan alasan akan mengganggu negosiasi yang selama ini tengah berjalan. (Pratama Guitarra)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul Jokowi minta divestasi 51% saham Freepotr Indonesia selesai April




Close Ads X