Menkominfo Bantah Ada Kebocoran Data NIK dan KK

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memastikan adanya isu kebocoran data nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK) tidak dapat dibenarkan.

Rudiantara menegaskan, saat ini seluruh data masyarakat dan pelanggan operator telekomunikasi telah dilindungi regulasi berupa Peraturan Menteri Menkominfo Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.

"Tidak ada data yang bocor," ujar Rudiantara saat ditemui di Menara BTPN, Kuningan, Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Dalam pelaksanaan registrasi kartu tersebut, Menkominfo menjelaskan, data NIK dan nomor KK hanya dilakukan untuk memvalidasi data pelanggan dengan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Baca juga: Kemenkominfo: Tak Ada Kebocoran Data NIK dan KK

"Ini hanya dilakukan pengecekan, kepada databasenya Dukcapil, jadi Kominfo tidak punya datanya, jadi bocor, bocor di mana, enggak ada datanya di Kominfo sama sekali," papar Rudiantara.

Rudiantara memastikan, Dukcapil sendiri telah memiliki mekanisme proteksi guna melindungi data kependudukan masyarakat. "Servernya ada di Dukcapil, masa Dukcapil mau membocorin, kan, tidak mungkin," ujarnya.

Meski demikian, Rudiantara mengungkapkan, kemungkinan kebocoran data NIK dan KK bisa saja terjadi jika ada kelalaian atau ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya data pribadi.

"Yang ada kemungkinannya adalah dari kartu keluarga dan NIK yang berseliweran di mana-mana, di dunia maya coba browsing saja (keyword) kartu keluarga, itu ada foto KK, mungkin itu yang dipakai berkali-kali, atau ada orang, masyarakat yang tidak sadar kasih fotokopi KK dia, itu kan ada NIK dan nomor KK, itu mungkin copyan-nya beredar," ujar Rudiantara.