Cerita Zimbabwe Gagal Bayar Utang ke China, hingga Izinkan Mata Uang jadi Yuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak ada negara yang tidak membangun infrastruktur dalam prosesnya untuk berkembang. Dalam proses bertumbuh, sebuah negara memang memerlukan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur sebuah negara kerap kali membutuhkan dana segar atau pinjaman dari asing, salah satu yang sering dilakukan adalah dengan skema pinjaman utang luar negeri.

Akan tetapi pembiayaan infrastruktur melalui utang luar negeri tak selalu berjalan mulus, ada beberapa negara yang gagal bayar atau bangkrut. 

Peneliti di Institute dor Fevelopment of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman memberikan salah satu contoh negara tersebut, yakni Zimbabwe. 

Baca juga : Berita Populer: Kritik Pedas Faisal Basri Terhadap Kenaikan Utang Luar Negeri Indonesia

Zimbabwe adalah salah satu negara di selatan Afrika. Negara ini terkenal dengan pariwisata aneka satwa liarnya. Pada 2016, negara ini memiliki GDP per kapita 1.008 dollar AS. 

Menurut Rizal, Zimbabwe menelan pil pahit karena gagal membayar utang sebesar 40 juta dollar AS kepada China.

Dalam kasus tersebut, Zimbabwe tak mampu membayarkan utangnya kepada China, hingga akhirnya harus mengganti mata uangnya menjadi mata uang China atau Yuan sebagai imbalan penghapusan utang. 

Penggantian mata uang itu berlaku sejak 1 Januari 2016, setelah Zimbabwe tidak mampu membayar utang jatuh tempo pada akhir Desember 2015.

Baca juga : Indef: Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp 7.000 Triliun

Dengan contoh tersebut, Indef ingin agar pemerintah berhati-hati dan cermat terhadap kenaikan utang luar negeri. Terutama jika digunakan lebih banyak untuk pembiayaan infrastruktur. 

"Jadi ada bad story dan success story. Yang bad story itu Angola, Zimbabwe, Nigeria, Pakistan dan Sri Lanka," kata Rizal, Rabu (21/3/2018).

"Banyak beberapa negara, di antaranya Angola mengganti nilai mata uangnya. Zimbabwe juga," ungkap Peneliti di Institute dor Fevelopment of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman di Kantor Indef, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Tercatat, pada akhir 2014, utang pemerintah mencapai Rp 2.609 triliun dengan rasio 24,7 persen terhadap PDB.

Sedangkan hingga akhir 2017, utang pemerintah mencapai Rp 3.942 triliun dengan rasio 29,4 persen.

Baca juga : Bangun Infrastuktur Pakai Utang dari China, Negara-Negara Ini Malah Bangkrut

 Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir Januari 2018 meningkat 10,3 persen (yoy) menjadi 357,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.915 triliun (kurs Rp 13.750 per dollar AS).

Adapun rinciannya adalah 183,4 miliar dollar AS atau setara Rp 2.521 triliun utang pemerintah dan 174,2 miliar dollar AS atau setara Rp 2.394 triliun utang swasta.

Baca juga: Zimbabwe Akan Gunakan Yuan sebagai Mata Uang