Menhub Minta Perusahaan Aplikasi Tak Cuma Pikirkan Persaingan Bisnis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kepada perusahaan penyedia aplikasi ojek online untuk tidak memikirkan persaingan bisnis saja dengan perusahaan lain.

Menhub minta agar penyedia aplikasi online juga memperhatikan pengemudi yang sebagian besar menggantungkan hidup dari ojek online. Apalagi, para perusahaan penyedia aplikasi ojek online mengganggap pengemudinya sebagai mitra.

Maka dari itu, sudah sepatutnya perusahaan penyedia aplikasi bekerja sama dengan pengemudi untuk saling menguntungkan.

"Kalau kegiatan ini (ojek online) cuman memikirkan market share (pangsa pasar) yang besar, nanti yang jadi korban pengemudi. Kami kasihan sekali, mereka (pengemudi) hidupnya dari situ," kata dia saat ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Menurut Budi Karya, harusnya perusahaan penyedia aplikasi mempertimbangkan terlebih dahulu untuk mengeluarkan kebijakan tarif. Perusahaan, lanjut dia, jangan hanya mempertimbangkan tarif murah untuk pengguna ojek online.

"Kalau bicara sesaat masyarakat senang yang murah, tetapi itu membunuh saudara kita yang jadi driver ojek. Saya selalu katakan jangan berfikir soal usaha saja, ada satu perimbangan tanggung jawab ke masyarakat yang banyak," jelas dia.

Untuk mengatasi hal ini, Budi Karya bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dam Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara akan mengadakan pertemuan dengan perusahaan penyedia aplikasi taksi online pada Sore ini.

"Kami juga banyak instrumen yang bisa intervensi jadi selama ini persuasif. Kami tidak mau melakukan kegiatan yang demikian. Pada saat mereka menunjukan satu sikap yangmelawan kecenderungan kami lakukan intervensi itu," pungkas dia.

Sebelumnya, massa dari ojek online melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (27/3/2018).

Atas aksi tersebut, lima perwakilan massa ojek online menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Dari hasil pertemuan tersebut, kemungkinan, pemerintah bersama-sama perusahaan aplikasi dan pengendara ojek online akan menyepakati batas tarif tertinggi serta batas tarif minimal. Namun, hal itu baru sebatas kemungkinan.