Perry Warjiyo: Indonesia Perlu Komite Nasional Ekonomi Digital

Kompas.com - 28/03/2018, 16:25 WIB
Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo usai fit and proper test di hadapan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/3/2018). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANCalon Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo usai fit and proper test di hadapan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo telah selesai menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di hadapan Komisi XI DPR RI. Perry, calon tunggal Gubernur BI yang ditunjuk Presiden Joko Widodo, akan menggantikan Agus DW Martowardojo yang berakhir masa jabatannya pada Mei 2018.

Dalam paparannya, Perry menjabarkan sejumlah strategi yang akan dilakukan guna menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu strategi tersebut adalah dengan pengembangan sistem pembayaran terkait ekonomi digital.

Terkait hal tersebut, Perry memandang perlunya membentuk Komite Nasional Ekonomi Digital. Salah satu tujuannya adalah agar usaha mikro kecil menengah (UMKM) dapat memanfaatkan platform digital untuk memajukan bisnisnya.

"Kita perlu membuat strategi, bahkan Komite Nasional Ekonomi Digital agar sinergi kebijakan bisa dilakukan untuk mendorong kewirausahaan. Kita mendorong produk UMKM bisa difasilitasi pasar daring," ujar Perry di Gedung DPR MPR RI, Rabu (28/3/2018).

Baca juga: Perry Warjiyo: Saya Orang Desa dari Keluarga Sangat Miskin

Perry menuturkan, inovasi yang dilakukan perusahaan rintisan (start-up), perdagangan daring (e-commerce), dan teknologi finansial (fintech) merupakan hal penting dalam industri keuangan. Oleh karena itu, koordinasi antarlembaga diperlukan untuk meminimalkan kegiatan keuangan di luar lembaga perbankan (shadow banking).

“Agar tidak ada shadow banking. Kegiatan keuangan di luar lembaga bank. Oleh karena itu, kemajuan teknologi harus dikaitkan dengan lembaga keuangan,” ucap Perry. 

Ia menyebut, salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah pemanfaatan industri 4.0 untuk memajukan ekonomi nasional. Selain itu, ekonomi kerakyatan dan UMKM juga harus diberdayakan.

“Indonesia adalah pasar besar ritel. Ini bisa kita manfaatkan untuk menggunakan digital ekonomi dan keuangan digital. Sekarang durian Medan, mangga Probolinggo bisa dipesan dari Jakarta. Produksi UMKM bisa menggunakan pasar daring, pembiayaan UMKM juga bisa melalui fintech," tutur Perry.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Libur Panjang Waisak, AP I Layani 651.474 Penumpang

Libur Panjang Waisak, AP I Layani 651.474 Penumpang

Whats New
BPJS Kesehatan: Negara Bertanggung Jawab Kembangkan Sistem Jaminan Sosial

BPJS Kesehatan: Negara Bertanggung Jawab Kembangkan Sistem Jaminan Sosial

Whats New
Soal Penangkapan Lin Che Wei, Kemenko Perekonomian: Sudah Tidak Menjabat Anggota Tim Asistensi Sejak Maret 2022

Soal Penangkapan Lin Che Wei, Kemenko Perekonomian: Sudah Tidak Menjabat Anggota Tim Asistensi Sejak Maret 2022

Whats New
Foto Erick Thohir 'Mejeng' di ATM Bank BUMN, Ini Kata Komisi VI DPR

Foto Erick Thohir "Mejeng" di ATM Bank BUMN, Ini Kata Komisi VI DPR

Whats New
IHSG Menguat Pada Penutupan Sesi I Perdagangan, Rupiah Melemah

IHSG Menguat Pada Penutupan Sesi I Perdagangan, Rupiah Melemah

Whats New
Bundamedik Catat Pendapatan Rp 1,7 Triliun pada 2021

Bundamedik Catat Pendapatan Rp 1,7 Triliun pada 2021

Rilis
OJK Terbitkan Peraturan Baru tentang Perlindungan Konsumen

OJK Terbitkan Peraturan Baru tentang Perlindungan Konsumen

Whats New
Quantitative Easing, Taper Tantrum dan Ekonomi Indonesia

Quantitative Easing, Taper Tantrum dan Ekonomi Indonesia

Whats New
Pembangunan Capai 98 Persen, Pasar Sibolga Nauli Ditargetkan Beroperasi Juni 2022

Pembangunan Capai 98 Persen, Pasar Sibolga Nauli Ditargetkan Beroperasi Juni 2022

Whats New
Serikat Pekerja Laporkan Dunkin' Donuts ke Menaker karena Tak Bayar THR dan Upah Pekerja yang Dirumahkan

Serikat Pekerja Laporkan Dunkin' Donuts ke Menaker karena Tak Bayar THR dan Upah Pekerja yang Dirumahkan

Whats New
BEI Sebut Tidak Ada Penundaan IPO di Tengah Kondisi Pasar yang Bergejolak

BEI Sebut Tidak Ada Penundaan IPO di Tengah Kondisi Pasar yang Bergejolak

Whats New
Daftar Lengkap Harga Minyak Goreng di Indomaret & Alfamart, 3 Minggu Usai Jokowi Larang Ekspor CPO

Daftar Lengkap Harga Minyak Goreng di Indomaret & Alfamart, 3 Minggu Usai Jokowi Larang Ekspor CPO

Spend Smart
Nasabah Belum Puas dengan BPA Bumiputera yang Terpilih

Nasabah Belum Puas dengan BPA Bumiputera yang Terpilih

Whats New
Cara Menghapus Akun Tokopedia di HP, Apakah Bisa Ditutup Permanen?

Cara Menghapus Akun Tokopedia di HP, Apakah Bisa Ditutup Permanen?

Spend Smart
Pinjaman Fintech Lending ke UMKM Capai Rp 13,2 Triliun

Pinjaman Fintech Lending ke UMKM Capai Rp 13,2 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.