DJP Keluarkan Ketentuan Baru Kebijakan "Tax Holiday"

Kompas.com - 02/04/2018, 18:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menetapkan ketentuan baru dalam kebijakan tax holiday.

Ketentuan baru dalam salah satu bentuk insentif perpajakan ini sekaligus meniadakan ketentuan yang lama di mana dinilai belum maksimal mendorong investasi di Indonesia.

"Ketentuan pertama, kalau dulu yang bisa mendapatkan tax holiday ini adalah Wajib Pajak (WP) baru, sekarang diubah jadi penanaman modal baru. Sehingga, perusahaan lama yang ada ekspansi, bisa mengajukan tax holiday untuk penanaman modal baru," kata Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan melalui konferensi pers di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018).

Baca juga : Prosedur Rumit, Insentif Tax Holiday dan Tax Allowance Direvisi

Berikutnya tentang persentase perhitungan tax holiday, di mana sebelumnya ada pada rentang 10 sampai 100 persen dan tergantung keputusan rapat komite. Sedangkan ketentuan barunya menetapkan single rate sebesar 100 persen, sehingga lebih presisi.

Mengenai jangka waktu tax holiday, sekarang dibagi berdasarkan nilai rencana penanaman modal.

Robert mengungkapkan, jangka waktu 5 tahun berlaku bagi nilai rencana penanaman modal Rp 500 miliar- kurang dari Rp 1 triliun, 7 tahun bagi Rp 1 triliun-kurang dari 5 triliun, 10 tahun bagi Rp 5 triliun-kurang dari Rp 15 triliun, 15 tahun bagi Rp 15 triliun-kurang dari Rp 30 triliun, dan 20 tahun untuk nilai investasi minimal Rp 30 triliun.

Baca juga : Investasi di Indonesia, Lotte Chemical akan Ajukan Tax Holiday

"Ini akan memberikan kepastian kepada investor, berapa jangka waktunya tergantung berapa nilai investasinya. Kalau ketentuan lama harus tergantung hasil analisis komite," tutur Robert.

Selanjutnya, ketentuan baru menyertakan mekanisme transisi, berupa pemberian tax holiday 50 persen selama dua tahun. Dua tahun ini mulai dihitung dari masa tax holiday selesai, dan setelah masa transisi usai akan dikenakan pajak secara normal.

Cakupan industri dalam ketentuan baru juga lebih luas, dari yang sebelumnya 8 jadi 17 cakupan industri pionir.

Industri pionir yang dimaksud adalah industri logam dasar hulu, pemurnian dan/atau pengilangan minyak bumi dengan atau tanpa turunannya, petrokimia berbasis minyak bumi gas alam atau batu bara, kimia dasar anorganik, kimia dasar organik, dan bahan baku farmasi.

Baca juga : Jokowi Ingin Investor Lokal dan Asing Dapat Keringanan Pajak

Lalu industri pembuatan semi konduktor dan komponen utama komputer lainnya, pembuatan komponen utama peralatan komunikasi, pembuatan komponen utama alat kesehatan, pembuatan komponen utama mesin industri, pembuatan komponen utama mesin, pembuatan komponen robotik, pembuatan komponen utama kapal, pembuatan komponen utama pesawat terbang, pembuatan komponen utama kereta api, mesin pembangkit tenaga listrik, dan infrastruktur ekonomi.

"Dengan diperluasnya cakupan industri, akan membuat potensi mendapatkan investor bertambah dan diharapkan menarik investasi makin banyak," ujar Robert.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Syarat Bagi PNS Ingin Ajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Ini Syarat Bagi PNS Ingin Ajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Whats New
OJK Tetapkan Bunga Maksimum Pinjaman Konsumtif 'Fintech Lending' 0,4 Persen per Hari untuk tenor Pendek

OJK Tetapkan Bunga Maksimum Pinjaman Konsumtif "Fintech Lending" 0,4 Persen per Hari untuk tenor Pendek

Whats New
Biaya Admin BCA Xpresi, Setoran Awal, Bunga, dan Syarat Buka Rekening

Biaya Admin BCA Xpresi, Setoran Awal, Bunga, dan Syarat Buka Rekening

Spend Smart
Hong Kong Tarik Peredaran Mie Sedaap, Wings Group Indonesia: Tidak Ada Penggunaan Etilen Oksida

Hong Kong Tarik Peredaran Mie Sedaap, Wings Group Indonesia: Tidak Ada Penggunaan Etilen Oksida

Whats New
Diprediksi Masih Belum akan Stabil, Simak Harga Pangan Hari Ini

Diprediksi Masih Belum akan Stabil, Simak Harga Pangan Hari Ini

Whats New
Bantah Mie Sedaap Tak Aman, Wings Group: Belasan Tahun Dikonsumsi di Lebih dari 30 Negara

Bantah Mie Sedaap Tak Aman, Wings Group: Belasan Tahun Dikonsumsi di Lebih dari 30 Negara

Whats New
Tarif Tol Bakal Disesuaikan, Kementerian PUPR: Pertimbangan Kemampuan Masyarakat

Tarif Tol Bakal Disesuaikan, Kementerian PUPR: Pertimbangan Kemampuan Masyarakat

Whats New
Kenapa Ritel Modern Masih Jarang Menjual Migor Minyakita? Ini Kata Peritel

Kenapa Ritel Modern Masih Jarang Menjual Migor Minyakita? Ini Kata Peritel

Spend Smart
TransNusa Buka Rute Penerbangan ke Bali dan Jogja, Harga Tiket Diskon 25 Persen

TransNusa Buka Rute Penerbangan ke Bali dan Jogja, Harga Tiket Diskon 25 Persen

Whats New
Jokowi ke Sri Mulyani: Bu Kalau Punya Uang di APBN Kita, Dieman-eman...

Jokowi ke Sri Mulyani: Bu Kalau Punya Uang di APBN Kita, Dieman-eman...

Whats New
IHSG Parkir di Zona Merah pada Penutupan Sesi I

IHSG Parkir di Zona Merah pada Penutupan Sesi I

Whats New
Mendag Zulhas Janji Lindungi Petani Tembakau agar Tidak Rugi

Mendag Zulhas Janji Lindungi Petani Tembakau agar Tidak Rugi

Whats New
Mendag Zulhas: Kemendag Siapkan “Jalan Tol” untuk UKM Go International

Mendag Zulhas: Kemendag Siapkan “Jalan Tol” untuk UKM Go International

Whats New
Info Lengkap Cara dan Biaya Transfer BCA ke OVO Terbaru

Info Lengkap Cara dan Biaya Transfer BCA ke OVO Terbaru

Spend Smart
OJK Minta Masyarakat Waspada terhadap Kejahatan Siber

OJK Minta Masyarakat Waspada terhadap Kejahatan Siber

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.