RAPBN 2019, Pemerintah Tak Lagi Prioritaskan Infrastruktur?

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 akan didesain dengan fokus pada beberapa hal, sesuai dengan program prioritas pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, fokus utama APBN 2019 ada pada pendidikan, kesehatan, serta sosial.

"Kami lihat dari sisi belanja, Presiden minta fokus pada SDM (Sumber Daya Manusia) karena rakyat yang paling penting," kata Sri Mulyani usai rapat kerja dengan Komisi XI di gedung DPR RI, Rabu (11/4/2018) malam.

Menteri yang akrab disapa Ani ini mengungkapkan, fokus pada pendidikan untuk pengembangan SDM dilakukan dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi serta persaingan yang kian ketat.

Ada rencana dalam anggaran pendidikan ke depan dilakukan pendekatan terhadap para murid untuk menerima skill atau keterampilan yang membuatnya siap masuk ke pasar tenaga kerja maupun berwirausaha.

Untuk kesehatan, Sri Mulyani akan dorong pada anggaran Kementerian Kesehatan, BPJS, peningkatan pelayanan kesehatan, serta kerja sama dengan pemerintah daerah. Kerja sama dengan pemda tidak hanya untuk bidang kesehatan, juga dengan pendidikan karena keduanya merupakan isu utama di hampir tiap daerah di Indonesia.

Sementara mengenai aspek sosial, Sri Mulyani memastikan RUU APBN 2019 didesain agar masyarakat tahan terhadap goncangan kondisi perekonomian nasional maupun regional atau global. Paling tidak, mereka tidak terdampak secara langsung sehingga risiko terhadap kondisi masing-masing rumah tangga minim.

"Masyarakat tidak boleh merasa setiap kali ada goncangan, mereka langsung terkena (dampak) di dalam rumah tangganya. Maka, kami naikkan 10 juta PKH (Program Keluarga Harapan) itu dari sisi jumlah income yang ditransfer," tutur Sri Mulyani.

Setelah pendidikan, kesehatan, dan sosial, prioritas berikutnya dalam RUU APBN 2019 adalah infrastruktur. Pembangunan infrastruktur pada 2019 nanti tidak akan banyak bergantung pada APBN, karena pemerintah mendorong untuk mengkombinasikan sumber pendanaan dengan instrumen lain.

Pemerintah turut menargetkan defisit pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 di bawah 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sri Mulyani juga menargetkan total penerimaan negara pada 2019 akan ditingkatkan antara 7,6 sampai 13 persen. Dalam hal belanja negara, diprediksi akan naik sekitar 7,3 persen serta untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa juga akan naik sekitar 8,3 persen.

Untuk subsidi energi, asumsi harga minyak Indonesia (ICP) kemungkinan ditingkatkan dan disesuaikan dengan realisasi tahun ini. Dia menyebut, ada perkiraan realisasinya di atas 50 dolar AS, yakni antara 58 sampai 65 dolar AS per barel.