KEIN Sebut Kondisi Anggaran Negara Masih Aman

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengklaim bahwa kondisi anggaran negara masih aman kendati ada tekanan dari akumulasi utang.

Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengatakan, kondisi utang pemerintah dapat dipahami dengan melihat risiko keberlanjutan fiskal.

"Berdasarkan hasil studi yang telah dibuat oleh KEIN, kondisi fiskal masih aman dalam jangka panjang atau sustain," kata Arif dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/5/2018).

Adapun kajian tersebut dilakukan menggunakan konsep fiscal sustainability yang dilakukan oleh Craig Burnside pada 2005.

Dari kajian tersebut, didapatkan nilai keseimbangan primer per PDB 2016 dan 2017 yang masih berada di bawah batas maksimum alias dalam kondisi aman, dengan angka masing-masing -1,01 persen dan 0,95 persen.

Adapun untuk ambang batasnya (threshold) sebesar -1,52 persen dan -1,71 persen.

"Dari nilai tersebut terlihat jelas bahwa fiskal Indonesia sustain. Apalagi pada 2018 estimasinya akan lebih jauh yakni sebesar -0,59 persen sedangkan threshold-nya -1,92 persen," imbuh Arif.

Arif menambahkan bahwa kondisi tersebut dapat tercapai lantaran pemerintah mengacu pada undang-undang dan peraturan yang ada dalam merancang anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN).

Menurut Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio defisit anggaran terhadap PDB ditetapkan sebesar 3 persen sedangkan rasio utang terhadap PDB sebesar 60 persen.

Dengan begitu, maka publik tak perlu mengkhawatirkan nilai utang Indonesia yang terus meningkat. Sebab utang Indonesia terdiri dari utang sektor publik dan utang swasta sehingga keduanya tidak bisa disatukan.

"Jadi kita itu harus melihat utang dengan konsep perhitungan dan data yang benar sehingga tidak langsung mengatakan Indonesia terjerat lilitan utang," sambung Arif.

Pemerintah, kata Arif, juga telah mengalokasikan anggaran sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam rangka menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kondisi itu terlihat dari pembangunan sosial ekonomi yang semakin meningkat setiap tahunnya. Masyarakat pun merasakan manfaat dari berbagai program yang telah disusun oleh pemerintah.

"Allokasi anggaran menjadi lebih produktif dan berkualitas. Dari 2015 anggaran pendidikan terus meningkat, begitu juga dengan infrastruktur dan juga subsidi BBM," ujar Arif.

Terkait infratsruktur, pemerintah telah berhasil merekonstruksi, melebarkan, dan membangun 9.544 kilometer jalan, membangun 341.500 rumah susun, khusus, dan swadaya, serta membangun rel kereta api sepanjang 388 kilometer.

Sementara dari segi pendidikan, angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni terus meningkat setiap tahunnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga fokus kepada kemiskinan dan kesehatan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menciptakan pemerataan dan keadilan.

Peningkatan anggaran penanggulangan kemiskinan juga telah naik sebesar 74 persen dari 2014 hingga 2017. Sedangkan dari sisi kesehatan, presentase persalinan ditolong tenaga kesehatan juga melonjak tajam hingga mecapai posisi 93,25 persen pada 2017 yang didukung oleh Kartu Indonesia Sehat.

Meski memiliki kinerja positif, Arif menilai pemerintah perlu mewaspadai tekanan pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak dunia terhadap utang publik yang lain, seiring dengan peningkatan standar kehidupan rakyat.

“Jadi dalam jangka panjang dan menengah apa yang sudah dilakukan pemerintah sudah benar, namun harus diwaspadai berbagai tantangan untuk jangka menengah,” pungkas Arif.