KPPU Akan Tuntaskan 8 Perkara Warisan Periode Sebelumnya

Kompas.com - 15/05/2018, 18:31 WIB
Komisioner KPPU, Chandra Setiawan. KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKomisioner KPPU, Chandra Setiawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) periode sebelumnya menyisakan delapan perkara yang belum selesai dituntaskan. Komisioner KPPU periode 2018-2023 memastikan perkara tersebut akan diselesaikan dalam waktu dekat.

"Ada empat perkara yang sudah berjalan, dan empat lagi baru pemeriksaan pendahuluan," ujar Komisioner KPPU Chandra Setiawan di kantornya, Selasa (15/5/2018).

Baca: Sektor Pangan Jadi Fokus Pengawasan KPPU

Empat perkara yang sudah berjalan terdiri dari dua kasus yang akan masuk pemeriksaan lanjutan dan dua perkara lagi tinggal menunggu putusan. Hari ini juga Komisioner KPPU akan menggelar rapat untuk menentukan majelis komisi yamg akan menyidangkan.

"Dalam waktu dekat dua itu harus diputuskan," kata Chandra.

Keempat perkara itu meliputi masalah tender. Salah satunya yakni terkait renovasi stadion di Yogyakarta. Sementara empat perkara yang masuk pemeriksaan pendahuluan berkaitan dengan keterlambatan notifikasi merger dan akuisisi.

"Jadi cepat itu, hanya masa hitung-hitungan saja berapa lama dia telat dan kebijaksanaan majelis komisi, dendanya rangenya Rp 1 miliar sampai Rp 25 miliar," kata Chandra.

Sidang perkara oleh KPPU akan digelar secara terbuka. Dengan demikian masyarakat bisa memantau langsung perkembangan pemeriksaan pihak yang berperkara.

Chandra mengatakan, mengenai prnanganan perkara, sejak awal KPPU berkoordinasi dengan berbagai lembaga hukum mulai dari Polri, KPK, Kejaksaan, BPK, hingga Mahkamah Agung.

KPPU kerap bertukar informasi mengenai temuan pelanggaran hukum dengan instansi-instansi tersebut. Salah satunya dalam penanganan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik.

Chandra mengatakan, awalnya temuan itu didapat KPPU bahwa adanya persekongkolan dan mark up harga. Akhirnya KPPU menyerahkan datanya pada KPK sebagai bukti permulaan.

KPPU juga beberapa kali menerima limpahan informasi dari BPK mengenai persekongkolan prngaaan barang di suatu instansi. Bukti permulaan di BPK kemudian ditindaklanjuti KPPU dengan menggelar pemeriksaan hingga sidang.

"Jadi sinergi selalu dilakukan. Kalau saling bersinergi dengan instansi lain, tujuan efisiensi nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat terjadi," kata Chandra.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X