Sektor Pangan Jadi Fokus Pengawasan KPPU

Kompas.com - 15/05/2018, 16:05 WIB
Anggota KPPU Chandra Setiawan dan Kurnia Toha memberikan keterangan pers usai pelantikan 9 Anggota KPPU di Istana Negara, Rabu (2/5/2018). Fabian Januarius KuwadoAnggota KPPU Chandra Setiawan dan Kurnia Toha memberikan keterangan pers usai pelantikan 9 Anggota KPPU di Istana Negara, Rabu (2/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sektor pangan menjadi salah satu hal yang prioritas bagi Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha periode 2018-2023.

Ketua KPPU Kurnia Toha mengatakan, sektor pangan sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan rakyat.

"Dalam rangka mengawasi pangan, KPPU melakukan berbagai kegiatan," ujar Kurnia di kantor KPPU, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Langkah pertama yakni melakukan pemetaan skema distribusi dari komoditas-komoditas strategis. Kemudian, kata Kurnia, KPPU mengidentifikasi simpul-simpul yang berpotensi tinggi digunakan sebagai persaingan usaha tidak sehat.

"Jalur distribusi mulai dari petani sampai ke konsumen, ini kita pelajari di mana potensi bisa terjadi pelanggaran," kata Kurnia.

Adapun sektor pangan yang menjadi prioritas KPPU yakni bawang merah, daging sapi, beras, daging ayam, bawang merah dan putih, cabai, hingga gula. Apalagi, kata Kurnia, menjelang Lebaran komoditas tersebut biasanya mengalami lonjakan harga. Meski begitu, naiknya harga komoditas pangan bukan berarti ada pelanggaran di sana.

"Tentu kami awasi perkembangan harga karena bisa juga disebabkan faktor ekonomi semata dan wajar, tapi bisa juga karena perilaku yang anti persaingan," kata Kurnia.

Untuk mengantisipasi pelanggaran di jalur distribusi, kata Kurnia, KPPU akan mengumpulkan data selengkap-lengkapnya mengenai industri masing-masing. Upaya lainnya, KPPU juga melakukan vokasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pelaku usaha, asosiasi dan pemerintah. Sosialisasi tersebut berkenaan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

"Kami buka selebar-lebarnya masyarakat untuk melaporkan ke kami apabila ditemukan indikasi pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat," kata Kurnia.

Di samping itu, KPPU juga mengidentifikasi pelaku usaha yang posisinya dominan di pasar. Pelaku usaha dominan, kata Kurnia, berpotensi besar melanggar aturan. Namun, ia menegaskan tak selalu pelaku usaha dominan pasti memonopoli pasar.

"Ini baru kemungkinan. Kami tidak anti dominan atau perusahaan besar. Tapi berpotensi," kata Kurnia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X