Anggota DPR Ini Sebut Kenaikan Harga BBM Non-subsidi Berpotensi Dorong Inflasi

JAKARTA,  KOMPAS.com — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi oleh PT Pertamina (Persero) pada hari Minggu (1/7/2018) dinilai berpotensi memicu kenaikan harga yang juga berimbas pada inflasi tidak langsung.

Kekhawatiran ini dinilai akan terjadi jika kondisi yang ada sekarang dibiarkan terus-menerus tanpa upaya lebih lanjut dari pemerintah.

"Bukan tidak mungkin akan memicu inflasi dan menyebabkan kenaikan sejumlah harga bahan pokok. Inflasi tidak langsung berupa kenaikan tarif transportasi dan logistik juga akan berdampak pada kenaikan harga barang," kata anggota Komisi VII DPR, Rofi Munawar, melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (2/7/2018).

Ia mencontohkan, peristiwa yang sama sudah terjadi pada Maret 2018. Saat itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut ada andil kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap inflasi nasional.

(Baca: Pertamina Naikkan Harga Pertamax)

Inflasi Maret tercatat 0,20 persen atau naik 0,03 persen dibanding bulan sebelumnya. Inflasi tersebut terjadi salah satunya didorong kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo.

Kala itu, imbuh Rofi, harga Pertamax naik Rp 300 per liter dan harga Pertamax Turbo naik Rp 500 per liter sejak Februari. Sementara harga Pertalite baru naik sebesar Rp 200 per liter pada akhir Maret.

"Harga BBM dievaluasi per 3 bulan, saat ini BBM nonsubsidi jenis Pertamax per 1 Juli naik dengan besaran yang signifikan, rata-rata Rp 600 per liter. Bahkan, di sejumlah provinsi kenaikannya hingga Rp 1.000 per liter, seperti di Riau," ujarnya.

(Baca: DPR Sebut Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Menyulitkan Masyarakat)

Dia mendorong agar pemerintah melakukan langkah-langkah pengendalian agar dampak dari kenaikan harga BBM non-subsidi tidak memberatkan masyarakat.

Langkah tersebut juga harus memperhatikan tren perubahan harga minyak dunia yang semakin tidak pasti dalam beberapa hari terakhir.