PB HMI Nilai Kinerja Pangan Era Jokowi Mengalami Kemajuan

KOMPAS.com - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menilai kinerja pangan di era pemerintahan Jokowi mengalami banyak kemajuan.

Kemajuan itu salah satunya bisa dilihat dari hasil kajian yang dirilis tiap tahun oleh The Economist Inteligence Unit (EIU). 

Dalam kajian itu,  Global Food Security Indexm (GFS) atau Peringkat Ketahanan Pangan Indonesia terus membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Dari 113 negara yang dikaji, pada tahun 2017 Indonesia menempati rangking ke 69 dengan skor 51,3 dan naik 0,2 poin dibanding pada tahun 2016 yang menempati posisi 71 dengan skor 51,1,” kata Anggota Bidang Maritim dan Agraria Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) Pri Menix Dey dalam pernyataan tertulis, Senin (2/7/2018).

Penyederhanaan regulasi

Pada era Jokowi-JK, setidaknya sudah dicabut 210 regulasi pertanian yang menghambat.

Pengadaan pola tender pun diubah menjadi penunjukan langsung sehingga penyediaan sarana produksi menjadi cepat dan lancar.

Rehabilisasi infrastruktur air irigasi 3,5 juta hektar, cetak sawah dan optimasi lahan lebih 1,0 juta hektar, mekanisasi besar-besaran lebih dari 300.000 unit, teknologi benih berkembang pesat, asuransi pertanian 1 juta hektar per tahun, dan program strategis lainnya.

“Hasilnya sangat nyata, dulu petani sering keluhkan benih, pupuk, air dan lainnya, sekarang relatif berkurang bahkan tidak ada keluhan,” ujarnya.

Harga pangan stabil

Dok. Humas Kementan Panen raya cabai keriting di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (12/5/2018). Hasil panen cabai dari Kulon Progo akan dipasok ke Jabodetabek dan Sumatera.

Ketiga, menjelang dan selama hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal, maupun Tahun Baru, harga pangan relatif stabil. Selan itu, pasokan bahan pangan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kini Inflasi terjaga, petani untung dan konsumen tersenyum,” ujarnya.

Tak cuma itu, secara kuantitatif, kinerja pertanian dapat dilihat dari nilai produksi 2017 Rp 1,344 triliun atau naik Rp 350 triliun dari 2012.

Kini, pada 2018, jumlah penduduk 265 juta jiwa atau bertambah 12,8 juta jiwa dari 2014. Pertambahan jumlah penduduk tentu membutuhkan tambahan 1,7 juta ton beras.

"Terbukti kebutuhan itu dapat dipenuhi dari produksi sendiri," katanya.