Sri Mulyani: Pemerintah Berusaha Menjaga Perekonomian Stabil

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah saat ini berusaha menjaga agar perekomonian Indonesia tetap stabil.

Hal tersebut dikemukakan dalam pidatonya mengenai salah satu instrumen penting dalam ekonomi yakni instrumen fiskal, yaitu APBN untuk menjaga ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Ketiga faktor instrumen APBN yakni penerimaan negara, belanja, dan pembiayaan diaktualisasikan sesuai nilai-nilai Pancasila.

Sri mencontohkan dari penerimaan negara yakni dengan mereformasi pajak dan subsidi silang kepada keluarga miskin.

Baca juga: 2019, Jokowi Minta Dana Program Keluarga Harapan Ditambah Dua Kali Lipat

Bagi mereka yang memiliki pendapatan tinggi atau menengah dengan dikenai pajak, sedangkan bagi keluarga miskin mereka diberi bantuan baik dalam bentuk subsidi maupun bentuk cash transfer.

Hingga saat ini yang mendapat bantuan mencapai 10 juta keluarga, hal tersebut adalah bagian dari aktualiasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pemerintah.

“Dalam APBN belanja untuk kesehatan, pendidikan dan pembangunan insfrastruktur ekonomi yang dilakukan adalah tidak hanya sekedar slogan. Melainkan ada nilai jauh lebih mendasar dari itu yakni keinginan kita untuk mengejawatahkan Pancasila dalam konteks kekinian” ujar Sri Mulyani saat Seminar Nasional Ekonomi Pasar Pancasila: Jalan Baru Ekonomi Indonesia di Hotel Le Meridein (3/7/2018), 

Pemberian bantuan-bantuan seperti subsidi, cash transfer, beasiswa, dan bahkan bantuan langsung kepada masyarakat kurang mampu agar dapat menekan ketimpangan yang terjadi. Saat ini nilai ketimpangan di Indonesia menurun menjadi 0.39 persen.

Baca juga: Bappenas Jawab Ketimpangan Daerah dengan Indonesia Development Forum

Kemudian, lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan bagaimana mengontrol sumber daya yang diambil dari Indonesia.

Hal tersebut berlaku jika produsen menyalahi aturan yang ditetapkan sehingga pemerintah perlu membuat regulasi yang kuat untuk mencegah ekploitasi sumber daya, tidak terkecuali perusahaan-perusahaan BUMN.