Pembenahan Pasca-Kecelakaan Danau Toba Jadi Model

JAKARTA,  KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan melakukan pembenahan dari segi sarana, infrastruktur, hingga sumber daya manusia di kawasan Danau Toba Sumatera Utara.

Hal ini dilakukan pasca kecelakaan KM Sinar Bangun yang menyebabkan seratusan orang menjadi korban.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, apa yang diterapkan di Danau Toba nantinya akan jadi percontohan dan standar pengelolaan penyeberangan sungai dan danau di Indonesia.

"Toba kita jadikan model suatu proses perbaikan pelayanan ditingkatkan kabupaten dan provinsi yang selama ini kami tidak sentuh sama sekali," ujar Budi, Selasa (11/7/2018).

Baca juga: Kapal Tenggelam di Danau Toba, Ini Kata Menhub

Pertama-tama, menyusun organisasi untuk pengawasan di tingkat pusat. Kemudian, menyediakan dan melatih 500 orang untuk ditempatkan di organisasi tersebut.

Selanjutnya, pemerintah mengevaluasi sarana dan prasarana serta memastikan tata laksana yang akan dijalankan di sana sesuai ketentuan.

Adapun tim yang terbentuk untuk penanganan evakuasi korban dan evaluasi di Danau Toba sifatnya ad hoc.

Ia ingin ada satu organisasi tertentu yang dapat memastikan pengawasan di wilayah perairan, khususnya untuk menyeberangan. Salah satu usulannya yakni mengangkat eselon III menjadi eselon II untuk ditempatkan di struktur tersebut. 

Baca juga: Tim Ad Hoc Temukan Banyak Masalah di Danau Toba

"Eselon II di bawah Perhubungan Darat itu mengawasi seluruh kegiatan sungai dan danau di seluruh Indonesia. Dengan itu, ada fungsi-fungsi yang overlapping di mana Kementerian Perhubungan difungsikan sebagai tim pengawas kegiatan pelayaran sungai dan danau," kata Budi.

Model tersebut juga ditetapkan di lima hingga 10 titik, seperti Sungai Batangjari, Musi, Kapuas, Mahakam, dan Kepualaun Riau yang banyak aktivitas penyeberangannya.

"Kami akan buat mekanisme yang sama. Artinya, organisasinya benar, orangnya benar, sarana dan prasarananya kami audit, pengawasannnya baik, dan memastikan tata laksananya berjalan baik," kata dia.

Masyarakat patuh aturan

Selain itu, pekerjaan rumah lainnya bagi Kementerian Perhubungan yakni mengedukasi masyarakat agar mau mematuhi aturan.

Ia mengakui adanya penolakan masyarakat terhadap larangan menaiki kapal hingga overload.

"Ini juga harus menyadarkan masyarakat akan keselamatan, untuk menjaga jumlah penumpang," kata Budi.