Pemerintah Perlu Terobosan Atasi Ketimpangan Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com -  Pemerintah mesti mencari terobosan untuk mengatasi kesenjangan antar-daerah di Indonesia.

Oleh karenanya, pemerintah menggelar Indonesia Development Forum demi membangun Indonesia dari pinggiran.

"Dengan tema ini kita fokus memperkecil kesenjangan pembangunan di daerah. Saya yakin beberapa mitra pembangunan di ruangan ini punya perhatian dan dukungan terhadap agenda pemerintah ini," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Selama dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi selama terkonsentrasi di Jawa yang berkontribusi hampir 58 persen untuk PDB.

Baca juga: Wapres Kalla Akui Sulit Mengatasi Ketimpangan di Indonesia

Di sisi lain, pembangunan sosial ekonomi di luar jawa mengalami ketertinggalan seperti tingkat kemiskinan dan indeks pengelolaan manusia. Padahal, sumber daya alamnya sangat kaya.

"Upaya mengatasi kesenjangan itu masih perlu perbaikan. Maka perlu solusi cerdas," kata Bambang.

IDF, lanjut Bambang, akan mempertemukan berbagai stakeholder terkait mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku bisnis, hingga masyarakat sipil yang akan bertukar pikiran untuk memberi solusi terkait persoalan ketimpangan.

"Saling bertukar gagasan dan pengalaman untuk memberi solusi konkrit yang berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan fakta," kata Bambang.

Baca juga: Ini PR Kepala Daerah Terpilih untuk Atasi Ketimpangan di Daerah

Adapun output IDF tahun ini akan menjadi isu strategis yang bermanfaat untuk perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2024.

"Seluruh gagasan ini akan menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam konsep penyusunan kebijakan untuk mengatasi ketimpangan antar-wilayah, terutama dalam perumusan RPJMN," kata Bambang.

Adapun tujuh sub-tema yang akan dielaborasi dalam IDF kali ini yaitu pengembangan pusat pertumbuhan, upaya mengurangi kesenjangan daerah tertinggal dan perbatasan, perbaikan pelayanan dasar, pemanfaatan potensi ekonomi digital untuk dorong pembangunan daerah, penguatan konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan, inovasi dalam tata kelola pemerintah daerah, serta mengoptimalkan sumber pendanaan pembangunan.