Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudirman Said: Kalau Dulu Dijalankan, Pertamina Enggak Kaya Gini...

Kompas.com - 24/07/2018, 21:12 WIB
Yoga Sukmana,
Kurniasih Budi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan keuangan yang mendera PT Pertamina Persero ikut menjadi perhatian mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Sudirman bahkan turut membicarakan persoalan BUMN Migas tersebut dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal itu ia sampaikan usai bertemu Kalla di Kantor Wapres.

"Pertamina itu kapal induk yang sangat besar," ujarnya di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Menurutnya, masalah yang menerpa Pertamina saat ini disebabkan tercampuraduknya dua kepentingan yakni kepentingan pemerintah terkait subsisi dengan kepentingan Pertamina selaku korporasi.

Baca juga: Kebijakan Subsidi Harga BBM Dianggap Bebani Keuangan Pertamina

Sebenarnya kata dia, pada awal pemerintahan Jokowi, saat ia menjabat sebagai menteri, pemerintah hanya memberikan subsidi untuk BBM jenis solar.

Sementara harga premium dilepas ke pasar sehingga harganya berfluktuasi mengikuti fluktuasi harga minyak dunia.

Pencabutan subsidi premium dilakukan karena subsidi dinilai tidak tepat sasaran. Sebab pengguna premium saat itu mayoritas kelas menengah atas.

Kenaikan harga minyak dunia

Namun dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menahan harga solar dan premium agar tidak naik bahkan hingga 2019. Padahal harga minyak dunia sudah jauh naik dibandingkan awal pemerintahan Jokowi.

Akibatnya kata Sudirman, Pertamina menanggung beban harga selisih yang mencapai puluhan triliun. beban itu kian berat setelah ada penugasan BBM satu harga.

"Kalau itu (kebijakan dulu) dijalankan, Pertamina tidak harus gini sekarang," kata Sudirman.

Evaluasi subsidi BBM

Sebagai mantan orang nomor satu di Kementerian ESDM, ia menyarankan pemerintah untuk segera memisahkan kepentingan subsidi dengan kepentingan korporasi.

Sebab bila hal itu terus terjadi maka Pertamina akan terus menerus menanggung beban yang besar.

"Kalau saya berpendapat akan baik kalau Pertamina dibiarkan, dibangun hidupnya, dikembangkan sebagai korporasi yang sehat karena itu adalah bendera kita," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Whats New
Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Earn Smart
Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Earn Smart
Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Whats New
Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Whats New
1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com