Kompas.com - 07/08/2018, 16:27 WIB
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Erwin Haryono KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERADirektur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Erwin Haryono

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) membuka kemungkinan untuk menerbitkan mata uang digital (digital currency) dalam menyikapi perkembangan teknologi yang mempengaruhi sistem pembayaran selama ini.

Mata uang digital terbitan bank sentral juga dinilai penting.

Tujuannya agar masyarakat tidak menggunakan mata uang digital yang dibuat pihak swasta seperti bitcoin atas dasar pertimbangan aspek keamanan.

"Sekarang ada wacana yang berkembang di kalangan bank sentral, bukan hanya BI, untuk mengembangkan semacam cryptocurrency tapi terbitan bank sentral. Mereka menyebutnya CBDC, Central Bank Digital Currency," kata Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Erwin Haryono saat ditemui di acara VIP Forum di Hotel JS Luwansa, Selasa (7/8/2018).

Erwin menjelaskan, konsep digital currency terbitan bank sentral mirip dengan mata uang digital yang sudah beredar dan digunakan sebagian orang di dunia.

Bedanya, mata uang digital dari bank sentral lebih terjamin dan resmi dikeluarkan oleh otoritas moneter di suatu negara sehingga pertanggung jawabannya juga jelas.

"Itu pasti lebih aman ketimbang pihak swasta menciptakan digital currency," tutur Erwin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski sudah ada wacana untuk merancang mata uang digital, Erwin menyebut belum ada satupun bank sentral di dunia yang sudah menerbitkannya.

Pasalnya, hal ini dalam tahap pengkajian. Kajian pun dilakukan secara hati-hati supaya tidak menimbulkan risiko di kemudian hari.

Lantas, kapan mata uang digital akan dikeluarkan oleh bank sentral?

Menurut Erwin, setelah kajiannya rampung, bank sentral juga akan melihat kesiapan masyarakat terhadap digitalisasi sistem pembayaran.

"Saya kira kalau lihat ke depan, ketika digital payment meningkat, itu saatnya bank sentral masuk ke area itu," ujar Erwin.

Sampai saat ini, BI hanya mengakui rupiah sebagai mata uang resmi yang berlaku di Indonesia.

BI juga melarang berbagai macam penggunaan mata uang digital karena bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang yang menyatakan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.