PP soal Pajak Minerba Terbit, Pajak Freeport Lebih Ringan

Kompas.com - 08/08/2018, 18:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menerbitkan beleid baru soal perlakukan pajak bagi perusahaan tambang mineral. Beleid itu bertajuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Mengutip beleid yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Agustus 2018 itu, pada Bab IV disebutkan bahwa, perlakuan perpajakan dan atau PNBP ini untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang merupakan perubahan bentuk usaha pertambangan dari Kontrak Karya yang belum berakhir kontraknya.

Dengan demikian, beleid ini memang berkenaan dengan pajak dan kewajiban PNBP PT Freeport Indonesia (PTFI). Maklum saja, satu dari empat poin negosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport Indonesia adalah tentang stabilitas investasi perpajakan.

Jika ditelaah lebih lanjut, dalam beleid ini tidak ada kenaikan tarif pajak bagi perusahaan tambang mineral seperti Freeport Indonesia. Padahal sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah harus mendapat bagian penerimaan negara yang lebih besar. Bisa lewat pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai  (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak daerah plus yang non pajak seperti royalti.

Baca juga: Politisi dan Divestasi Freeport

Malah, ada keringanan PPh Badan untuk Freeport Indonesia. Seperti diketahui dalam status Kontrak Karya Freeport Indonesia sekarang ini, PPh Badan yang ditanggung sebesar 35%.

Namun pada Pasal 15 ayat 1 poin d PP Nomor 37/2018 disebutkan, tarif PPh Badan lebih ringan menjadi 25 persen.

Yang berbeda juga, dibeleid baru ini perusahaan tambang juga akan membayar retribusi sebesar 4 persen atas laba bersih kepada pemerintah pusat. Plus retribusi 6 persen kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan kontrak saat ini yang ditandatangani pada tahun 1991, Freeport Indonesia membayar pajak perusahaan sebesar 35 persen, tetapi tidak ada retribusi untuk pemerintah pusat maupun daerah.

Dengan kata lain, sebenarnya pajak yang ditanggung oleh Freeport Indonesia memang tidak berubah, dan jumlah totalnya sama-sama 35 persen.

PP ini berlaku mulai 2 Agustus 2018. Namun khusus ketentuan perlakukan PPh bagi wajib pajak IUPK, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan pemegang Kontrak Karya mulai berlaku sejak tahun pajak 2019. (Pratama Guitarra)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul Beleid pajak tambang mineral terbit, pajak Freeport lebih ringan


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bukalapak Targetkan Pertumbuhan Pendapatan Rp 3 Triliun di 2022

Bukalapak Targetkan Pertumbuhan Pendapatan Rp 3 Triliun di 2022

Whats New
China Longgarkan Kebijakan Zero Covid-19, Disneyland Shanghai Kembali Beroperasi Mulai Besok

China Longgarkan Kebijakan Zero Covid-19, Disneyland Shanghai Kembali Beroperasi Mulai Besok

Whats New
BEI Angkat Iman Rachman Jadi Direktur Utama

BEI Angkat Iman Rachman Jadi Direktur Utama

Whats New
Warga Resah Ada Larangan HP di SPBU, Pertamina: Enggak Wajib Pakai Aplikasi MyPertamina, Cukup Tunjukkan QR Code

Warga Resah Ada Larangan HP di SPBU, Pertamina: Enggak Wajib Pakai Aplikasi MyPertamina, Cukup Tunjukkan QR Code

Whats New
Rupiah dan IHSG Ditutup Melemah di Sesi I Perdagangan

Rupiah dan IHSG Ditutup Melemah di Sesi I Perdagangan

Whats New
Alfamart Gelar Promo Minyak Goreng, Dijual Mulai dari Rp 20.500 per Liter

Alfamart Gelar Promo Minyak Goreng, Dijual Mulai dari Rp 20.500 per Liter

Spend Smart
Pertamina Siapkan Gerai Pendaftaran di SPBU bagi Masyarakat yang Tak Punya MyPertamina

Pertamina Siapkan Gerai Pendaftaran di SPBU bagi Masyarakat yang Tak Punya MyPertamina

Whats New
Harga Cabai Merah Keriting Naik, Berikut Daftar Harga Pangan di Jakarta Hari Ini

Harga Cabai Merah Keriting Naik, Berikut Daftar Harga Pangan di Jakarta Hari Ini

Spend Smart
Cek Tarif Tol Bandara Juanda Terbaru dan Sistem Pembayarannya

Cek Tarif Tol Bandara Juanda Terbaru dan Sistem Pembayarannya

Spend Smart
Sri Mulyani Sedih, dari Luasnya Hutan RI, Negara Cuma Dapat Rp 5 Triliun

Sri Mulyani Sedih, dari Luasnya Hutan RI, Negara Cuma Dapat Rp 5 Triliun

Whats New
Sulit Dapat Untung, Lion Air Minta Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dinaikkan

Sulit Dapat Untung, Lion Air Minta Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dinaikkan

Whats New
RI Punya Hutan Luas tapi Setoran ke Negara Minim, Sri Mulyani: Only Rp 5 Triliun

RI Punya Hutan Luas tapi Setoran ke Negara Minim, Sri Mulyani: Only Rp 5 Triliun

Whats New
150 Tenaga Kesehatan Indonesia Dikirim ke Arab Saudi

150 Tenaga Kesehatan Indonesia Dikirim ke Arab Saudi

Rilis
Data dan Dokumen yang Diperlukan Untuk Daftar Beli Pertalite dan Solar di MyPertamina

Data dan Dokumen yang Diperlukan Untuk Daftar Beli Pertalite dan Solar di MyPertamina

Whats New
Ekonomi Vietnam Tumbuh 7,72 Persen di Kuartal II, Didongkrak Ekspor Tekstil

Ekonomi Vietnam Tumbuh 7,72 Persen di Kuartal II, Didongkrak Ekspor Tekstil

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.