Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PP soal Pajak Minerba Terbit, Pajak Freeport Lebih Ringan

Kompas.com - 08/08/2018, 18:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menerbitkan beleid baru soal perlakukan pajak bagi perusahaan tambang mineral. Beleid itu bertajuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Mengutip beleid yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Agustus 2018 itu, pada Bab IV disebutkan bahwa, perlakuan perpajakan dan atau PNBP ini untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang merupakan perubahan bentuk usaha pertambangan dari Kontrak Karya yang belum berakhir kontraknya.

Dengan demikian, beleid ini memang berkenaan dengan pajak dan kewajiban PNBP PT Freeport Indonesia (PTFI). Maklum saja, satu dari empat poin negosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport Indonesia adalah tentang stabilitas investasi perpajakan.

Jika ditelaah lebih lanjut, dalam beleid ini tidak ada kenaikan tarif pajak bagi perusahaan tambang mineral seperti Freeport Indonesia. Padahal sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah harus mendapat bagian penerimaan negara yang lebih besar. Bisa lewat pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai  (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak daerah plus yang non pajak seperti royalti.

Baca juga: Politisi dan Divestasi Freeport

Malah, ada keringanan PPh Badan untuk Freeport Indonesia. Seperti diketahui dalam status Kontrak Karya Freeport Indonesia sekarang ini, PPh Badan yang ditanggung sebesar 35%.

Namun pada Pasal 15 ayat 1 poin d PP Nomor 37/2018 disebutkan, tarif PPh Badan lebih ringan menjadi 25 persen.

Yang berbeda juga, dibeleid baru ini perusahaan tambang juga akan membayar retribusi sebesar 4 persen atas laba bersih kepada pemerintah pusat. Plus retribusi 6 persen kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan kontrak saat ini yang ditandatangani pada tahun 1991, Freeport Indonesia membayar pajak perusahaan sebesar 35 persen, tetapi tidak ada retribusi untuk pemerintah pusat maupun daerah.

Dengan kata lain, sebenarnya pajak yang ditanggung oleh Freeport Indonesia memang tidak berubah, dan jumlah totalnya sama-sama 35 persen.

PP ini berlaku mulai 2 Agustus 2018. Namun khusus ketentuan perlakukan PPh bagi wajib pajak IUPK, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan pemegang Kontrak Karya mulai berlaku sejak tahun pajak 2019. (Pratama Guitarra)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul Beleid pajak tambang mineral terbit, pajak Freeport lebih ringan


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 4 Ketrampilan dan Cara Menghadapi Seorang Introvert di Tempat Kerja

Ini 4 Ketrampilan dan Cara Menghadapi Seorang Introvert di Tempat Kerja

Work Smart
Liburan ke Singapura Tak Perlu Tes Covid-19, Aturan Penggunaan Masker Makin Longgar

Liburan ke Singapura Tak Perlu Tes Covid-19, Aturan Penggunaan Masker Makin Longgar

Whats New
IHSG Ditutup Melemah, Saham Teknologi Berguguran

IHSG Ditutup Melemah, Saham Teknologi Berguguran

Whats New
Pengetatan Moneter The Fed Belum Berakhir, Waspadai Pergerakan Kripto

Pengetatan Moneter The Fed Belum Berakhir, Waspadai Pergerakan Kripto

Whats New
Ingin Hemat 5,5 Miliar Dollar AS, Disney Umumkan PHK 7.000 Karyawannya

Ingin Hemat 5,5 Miliar Dollar AS, Disney Umumkan PHK 7.000 Karyawannya

Whats New
Pembangunan 2 Terminal di Sumut Telan Biaya Rp 43 Miliar

Pembangunan 2 Terminal di Sumut Telan Biaya Rp 43 Miliar

Whats New
Usul Otoritas Pengawas Koperasi, Teten: Saya Sudah Sampaikan ke Presiden Jokowi

Usul Otoritas Pengawas Koperasi, Teten: Saya Sudah Sampaikan ke Presiden Jokowi

Whats New
Pupuk Kaltim Gandeng GOKPL untuk Penuhi Pasokan Gas Bumi di Proyek Pabrik Urea Papua Barat

Pupuk Kaltim Gandeng GOKPL untuk Penuhi Pasokan Gas Bumi di Proyek Pabrik Urea Papua Barat

Whats New
Rekam Jejak Dwi Pranoto dan Filianingsih, Calon Deputi Gubernur BI yang Diusulkan Jokowi

Rekam Jejak Dwi Pranoto dan Filianingsih, Calon Deputi Gubernur BI yang Diusulkan Jokowi

Whats New
Dorong Kota-kota Besar Bangun LRT dan MRT, Jokowi: Kalau Tidak, Nanti Keduluan Macet

Dorong Kota-kota Besar Bangun LRT dan MRT, Jokowi: Kalau Tidak, Nanti Keduluan Macet

Whats New
Dari Aktivasi Kartu hingga Buka Blokir, Begini Cara Atur Kartu Kredit Melalui BCA mobile

Dari Aktivasi Kartu hingga Buka Blokir, Begini Cara Atur Kartu Kredit Melalui BCA mobile

BrandzView
Anggarkan Capex Rp 5,6 Triliun, Berikut Target Proyek Medco Energi Tahun 2023

Anggarkan Capex Rp 5,6 Triliun, Berikut Target Proyek Medco Energi Tahun 2023

Whats New
Resmikan 2 Terminal di Sumut, Jokowi Berharap Budaya Naik Angkutan Umum Dikembangkan

Resmikan 2 Terminal di Sumut, Jokowi Berharap Budaya Naik Angkutan Umum Dikembangkan

Whats New
Penyanyi Agnes Monica, Bos Traveloka, dan Anak Jokowi Masuk Daftar 40 Tokoh Muda Berpengaruh di Indonesia

Penyanyi Agnes Monica, Bos Traveloka, dan Anak Jokowi Masuk Daftar 40 Tokoh Muda Berpengaruh di Indonesia

Smartpreneur
Apakah Ekonomi Indonesia 2023 Bisa Tetap di Atas 5 Persen? Simak Pandangan Para Ekonom Ini

Apakah Ekonomi Indonesia 2023 Bisa Tetap di Atas 5 Persen? Simak Pandangan Para Ekonom Ini

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+