Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebabkan Kurs dan Saham Asia Anjlok, Apa yang Terjadi di Turki?

Kompas.com - 13/08/2018, 17:54 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor

Sumber CNBC

NEW YORK, KOMPAS.com - Kondisi ekonomi di Turki menyebabkan mata uang dan indeks saham sejumlah negara berkembang anjlok. Nilai tukar rupiah melemah hingga menembus Rp 14.600 per dollar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 3,55 persen pada penutupan perdagangan hari ini, Senin (13/8/2018).

Apa sebenarnya yang terjadi di Turki?

Anjloknya mata uang lira telah menimbulkan kekhawatiran adanya krisis ekonomi. Krisis ini pun dikhawatirkan bisa merambat ke negara-negara berkembang lainnya maupun sistem perbankan di Eropa.

Mengutip CNBC, Presiden Recep Tayyip Erdogan menuduh anjloknya lira sebagai dampak dari “operasi melawan Turki” dan menampik analisis bahwa ekonomi negara yang dipimpinnya menghadapi masalah.

Para analis dari JP Morgan Asset Management memandang, Turki saat ini seperti berada di tengah badai, yakni kondisi finansial yang memburuk, bergoyangnya sentiment investor, pengelolaan ekonomi yang tak memadai, hingga ancaman pengenaan tarif oleh AS.

“Meski Turki hanya menyumbang persentase kecil terhadap perekonomian dan pasar keuangan global, namun investor khawatir tentang isu di Turki yang akan menimbulkan kekacauan di pasar-pasar lainnya di dunia, khususnya di Eropa,” tulis para analis dalam laporannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Turki adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terpesar di dunia. Bahkan, laju pertumbuhan ekonomi Turki melampaui China dan India pada tahun 2017 lalu.

Pada kuartal II 2018, pertumbuhan ekonomi Turki menembus 7,22 persen. Namun, capaian tersebut didorong pula oleh utang luar negeri, menurut para analis.

Ketika bank sentral di seluruh dunia mengucurkan uang untuk menstimulasi ekonomi pasca krisis keuangan global, korporasi dan perbankan Turki malah berutang dengan denominasi mayoritas dollar AS.

Utang tersebut di satu sisi mendorong konsumsi dan belanja. Akan tetapi, di sisi lain membuat Turki mengalami defisit fiskal dan defisit transaksi berjalan.

Dana Moneter Internasional (IMF) melaporkan, rasio utang luar negeri Turki saat ini mencapai lebih dari 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Indonesia sebenarnya juga mengalami defisit fiskal dan defisit transaksi berjalan. Rasio utang luar negeri Indonesia pun mencapai 30 persen terhadap PDB.

Meskipun demikian, menurut Richard Briggs, analis dari CreditSights, Turki tak seperti Indonesia yang memiliki cadangan devisa yang cukup untuk menyelamatkan ekonomi dari gejolak.

Cadangan devisa Turki cenderung rendah. Selain itu, sebagian besar valas yang ada di Turki dimiliki oleh perbankan dan bisa kapan saja ditarik oleh nasabah.

Artinya, ketika mata uang lira anjlok, maka Turki tak bisa menggunakannya untuk menyelamatkan mata uang agar tak melemah lebih lanjut. Jika situasi bertambah buruk, maka Turki harus mencari jalan lain, termasuk opsi penyelamatan oleh IMF.

Tak hanya itu, ekonomi Turki juga mengalami inflasi yang cukup tinggi, hingga mencapai 16 persen pada Juli 2018. Angka ini jauh melebihi target yang dipatok bank sentral, yakni 5 persen.

Menaikkan suku bunga sebenarnya bisa menjadi solusi atas masalah inflasi hingga pelemahan nilai tukar. Akan tetapi, Erdogan menyatakan ia memilih suku bunga yang rendah untuk terus memacu pertumbuhan ekonomi.

"Presiden Erdogan terus memprioritaskan pertumbuhan (ekonomi) dan suku bunga rendah yang akan memperpanjang krisis saat ini ketimbang memungkinkan ekonomi kembali seimbang. Ia tetap bersikeras dan pasar tak memiliki kepercayaan terhadapnya. Ini perpaduan yang berbahaya," tutur Briggs.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Whats New
Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Whats New
[POPULER MONEY] Sri Mulyani 'Ramal' Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

[POPULER MONEY] Sri Mulyani "Ramal" Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

Whats New
Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Spend Smart
Perlunya Mitigasi Saat Rupiah 'Undervalued'

Perlunya Mitigasi Saat Rupiah "Undervalued"

Whats New
Ramai Alat Belajar Siswa Tunanetra dari Luar Negeri Tertahan, Bea Cukai Beri Tanggapan

Ramai Alat Belajar Siswa Tunanetra dari Luar Negeri Tertahan, Bea Cukai Beri Tanggapan

Whats New
Sri Mulyani Jawab Viral Kasus Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Sri Mulyani Jawab Viral Kasus Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Whats New
Sri Mulyani Jelaskan Duduk Perkara Alat Belajar Tunanetra Milik SLB yang Ditahan Bea Cukai

Sri Mulyani Jelaskan Duduk Perkara Alat Belajar Tunanetra Milik SLB yang Ditahan Bea Cukai

Whats New
Apa Itu Reksadana Terproteksi? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Risikonya

Apa Itu Reksadana Terproteksi? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Risikonya

Work Smart
Cara Transfer BNI ke BRI lewat ATM dan Mobile Banking

Cara Transfer BNI ke BRI lewat ATM dan Mobile Banking

Spend Smart
Suku Bunga Acuan Naik, Apa Dampaknya ke Industri Multifinance?

Suku Bunga Acuan Naik, Apa Dampaknya ke Industri Multifinance?

Whats New
Aturan Impor Produk Elektronik Dinilai Bisa Perkuat Industri Dalam Negeri

Aturan Impor Produk Elektronik Dinilai Bisa Perkuat Industri Dalam Negeri

Whats New
Cara Beli Pulsa melalui myBCA

Cara Beli Pulsa melalui myBCA

Spend Smart
Lima Emiten yang Akan Bayar Dividen Pekan Depan

Lima Emiten yang Akan Bayar Dividen Pekan Depan

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Buat Formula Baru Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Buat Formula Baru Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com