Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri BUMN Dorong NTT Jadi Ladang Garam Nasional

Kompas.com - 14/08/2018, 16:30 WIB
Akhdi Martin Pratama,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KUPANG, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menginginkan Indonesia bisa swasembada garam.

Hal tersebut diungkapkan Rini usai memanen garam di ladang milik PT Garam (persero) di Bipolo, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (14/8/2018).

"Jadi Insya Allah kalau program ini kita bisa kembangkan lebih lanjut, bekerja sama dengan petani garam di sini, kita bisa mencapai swasembada (garam)," ujar Rini.

Rini meniai NTT berpotensi menghasilkan produk garam unggulan. Sebab, iklim dan luas lahan di wilayah Indonesia bagian timur itu menjanjikan.

PT Garam sendiri memiliki lahan seluas 300 hektar. Dalam sekali panen, ladang tersebut bisa menghasilkan 30.000 ton garam.

"Di Madura kita ada, cuma jumlahnya tidak besar, karena lahan di Jawa sudah sulit. Nah kalau kita lihat di NTT lahannya masih besar. Jadi saya harapkan kalau kita betul-betul bisa kembangkan optimal, karena setelah kita lihat hasilnya di sini sebenarnya area di NTT ini di sebagian pantai ini sangat bagus," kata Rini.

Rini mengatakan, pihaknya akan membuat program inti plasma. Dengan program itu dia berharap dapat meningkatkan perekonomian masyarakat NTT.

"Nah ini kalau bisa kita manfaatkan dengan program inti plasma. Sebagian masyarakat di sini belum punya lahan, jadi mereka kalau kita bikin inti plasma mereka bisa dapat lahan juga. Mereka bukan lagi sebagai buruh, tapi bisa punya lahan juga," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Whats New
Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi 'Trading'

Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi "Trading"

Earn Smart
Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com