Sri Mulyani Beberkan Jurus Pemerintah Tekan Impor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, secara umum kondisi perekonomian Indonesia selama 2018 membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Hanya saja, perlu dilakukan langkah yang efektif untuk mengurangi pengaruh eksternal yang berdampak pada Current Account Defisit (CAD) sebesar 3 persen. Hal ini disebabkan pertumbuhan impor yang melonjak cukup tinggi dalam semester pertama 2018.

Untuk mengurangi defisit neraca, langkah yang dilakukan adalah menekan laju impor. "Pertama, kita akan melihat seluruh proyek yang punya konten impor besar," kata dia, Selasa (14/8/2018).

Sektor energi seperti yang dikelola PT Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara memiliki porsi cukup besar untuk impor. Oleh karena itu, nantinya akan diteliti daftar permintaan impor barang modal dari sektor energi dan sumber daya mineral.

"Memang akan mengakibatkanya kegiatan Pertamina dan PLN akan sedikit menurun atau tidak setinggi kemarin," kata Sri Mulyani.

Kedua, pemerintah akan melihat impor bahan baku dan barang konsumsi. Terutama untuk 500 komoditas barang konsumsi yang sebagian di antaranya bisa dihasilkan di dalam negeri.

Bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan akan melakukan langkah terukur untuk mengebdalikan umpor barang konsumsi dan bahan baku.

"Nanti instrumennya akan dilihat apa yang bisa dilakukan, apakah dengan Pph impor naik, ataukah tarif, atau dalam bentuk measure lain," kata Sri Mulyani.

Namun, pemerintah tak ingin mengorbankan angka pertumbuhan ekonomi yang sedikit banyak akan terdampak dari penurunan impor. Pemerintah akan mencari komoditas yang perannya kecil terhadap GDP.

Sri Mulyani memastikan akan selektif komoditas apa yang akan ditekan impornya dan mendorong pelaku usaha lokal menambah angka ekspor. Dengan demikian, neraca perdagangan akan surplus dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

"Ini tugas yang cukup menantang di semester kedua karena kondisi global tidak memberikan perhitungan yang sama. Oleh karrna itu respon kebijakan kita harus berbeda," kata Sri Mulyani.