BTN: Sektor Perumahan Tahan Krisis

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memandang, sektor perumahan menjadi sektor yang paling tahan terhadap krisis. Sektor ini pun mampu menjadi penggerak ekonomi.

Direktur BTN Dasuki Amsir mengatakan, sektor yang cenderung rentan terkena imbas gejolak krisis global yakni sektor ekspor dan impor karena tergantung nilai kurs dollar AS.

Namun untuk perumahan cenderung tidak berimbas, karena hampir semua komponen terkait pembangunan perumahan umumnya berasal dari industri lokal dan transaksinya menggunakan rupiah.

“Sektor perumahan masih kuat dan minim terdampak ekonomi global karena hampir seluruh elemen untuk pembangunan masih menggunakan hasil lokal”, kata Dasuki dalam pernyataannya, Senin (20/8/2018).

Dasuki menambahkan, Indonesia sudah pernah mengalami masa krisis ekonomi seperti terjadi pada tahun 1998 dan tahun 2008. Pada masa krisis seperti itu, sektor perumahan khususnya menengah bawah tetap jalan dan menjadi motor penggerak pembangkit perekonomian.

Ini karena pebangunan perumahan itu terkait langsung dengan lebih dari 117 industri. Apabila pembangunan perumahan bergerak, maka 117 industri terkait dari hulu ke hilir juga akan bergerak dan ini berujung pada ekonomi nasional, tambahnya.
 
Menurut Dasuki, karena fokus bisnis BTN pada pembiayaan sektor perumahan dan industri turutannya, maka krisis global yang terjadi saat ini tidak secara signifikan berimbas pada bisnis perseroan.

“Kalau rumah subsidi tidak ada konten dari luar karena hampir semuanya lokal, jadi demand tetap kuat artinya BTN tidak terlalu pengaruh asal kita fokus pada bisnis perumahan,” jelasnya.    

Dasuki menjelaskan, dengan fokus pada bisnis perumahan, membuat kinerja keuangan BTN dalam lima tahun terakhir selalu positif. Berdasarkan kinerja BTN Semester I 2018, aset perseroan tercatat Rp 268 triliun, naik 104 persen dibandingkan total aset pada tahun 2013 yang hanya Rp 131 triliun.

Untuk penyaluran kredit juga sudah naik lebih dari 100 persen dari Rp 100 triliun pada 2013 menjadi Rp 211 triliun pada semester I 2018. Adapun untuk total dana pihak ketiga (DPK) juga melonjak signifikan dari R p96 triliun pada 2013, kini pada akhir Juni 2018 mencapai Rp 189 triliun.