Apindo Minta Pemerintah Tak Batasi Impor Barang Modal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani tak mempermasalahkan adanya pembatasan 500 komoditas impor oleh pemerintah. Namun, ia memberi catatan agar yang direm impornya hanya barang konsumsi, bukan barang modal.

"Yang bisa dilakukan dengan ketentuan itu sebenarnya yang sifatnya barang konsumsi, tapi kalau bahan baku atau barang modal itu sebaiknya tidak dibatasi impornya," ujar Hariyadi di Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Hariyadi mengatakan, jika pemerintah membatasi impor bahan baku, maka pelaku industri akan repot. Sebab tidak semua bahan baku tersedia di Indonesia.

Kalaupun ada, beberapa komoditas jumlahnya tak mencukupi.

"Misal untuk kakao, di dalam negeri untuk dapat bahan bakunya lebih mahal daripada kalau dia impor," kata Hariyadi.

Hariyadi mengaku Apindo belum diajak berdiskusi oleh pemerintah untuk menentukan 500 jenis komoditas yang akan ditekan impornya. Terkait penerapan Pph impor, Hariyadi meminta agar pemerintah mengkajinya dulu.

Menurut Hariyadi, harus dilihat terlebih dulu diterapkannya untuk produk apa dan apa kebutuhan dalam negerinya.

"Kalau salah menerapkannya malah jadi memukul industri yang mau dapat nilai tambah," kata dia.

"Pokoknya kalau bahan baku itu jangan dikenakan regulasi yang baru," imbuh Hariyadi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan menyeleksi komoditas impor untuk memulihkan neraca perdagangan Indonesia yang tembus 2,03 miliar dollar AS. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2018, angka impor mencapai 18,27 miliar dollar AS atau tumbuh 62,17 persen.

Saat ini terdapat 500 komoditas impor yang akan ditinjau ulang.

"Dari Kementerian Perindustrian apakah komoditas itu diproduksi di dalam negeri, kenapa kita tetap impor, dan kenapa impornya cukup besar," ujar Sri Mulyani.

Pemerintah akan melihat dari sisi kompetitifnya dibandingkan industri dalam negeri. Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk mendukung produktivitas dan kompetitif industri dalam negeri.

Ia menekankan, situasi perekonomian ini semestinya menjadi peluang bagi pelaku usaha domestik untuk menggantikan posisi impor.

"Saat kursnya dollar AS makin menguat kan barang impor makin mahal. Kalau ditambah pengendalian dari pemerintah kan suplainya sedikit. Kita harap industri dalam negeri bisa menggunakan kesempatan itu untuk maju," tutur Sri Mulyani.