Pemerintah Kaji 900 Komoditas Impor, Pengusaha Deg-degan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pelaku industri mengaku was-was menunggu daftar 900 komoditas impor yang sedang dikaji oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

Kajian itu dilakukan dalam rangka pengendalian impor yang bertujuan memperbaiki posisi defisit transaksi berjalan yang sempat melebar hingga 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baru-baru ini.

"Kami deg-degan dan monitor terus barang apa yang akan diperketat. Kami harap-harap cemas juga, karena sekarang enggak gampang makanan olahan dapat bahan baku impor," kata Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Bidang Kebijakan Publik, Rachmat Hidayat, dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).

Rachmat mengungkapkan, di sektor industri yang dia dan rekan-rekannya geluti, yaitu industri makanan dan minuman, hampir semua bahan baku penting berasal dari impor. Hal itu dikarenakan karena belum ada bahan baku yang memenuhi standar industri dan berasal dari dalam negeri.

Baca juga: Pembatasan 900 Komoditas Impor, Sebagian Besar Barang Konsumsi

"Ada hal-hal yang tidak terhindarkan harus diimpor, bahan baku. Anggaplah tepung terigu, itu enggak bisa ditanam di Indonesia. Gula saja kami impor, karena tidak cukup. Garam juga, ternyata produksi nasional tidak mencukupi kebutuhan industri, jadi perlu impor," tutur Rachmat.

Senada dengan Rachmat, Ketua Komite Perdagangan dan Industri Bahan Baku Farmasi dari Gabungan Pengusaha Farmasi, Vincent Harijanto, masih menunggu daftar barang apa saja yang impornya akan dikendalikan oleh pemerintah. Terlebih, industri farmasi Indonesia saat ini hampir seluruhnya mengimpor bahan baku untuk diproduksi di dalam negeri.

"Impor dari bahan baku obatnya. Kalau pangkas impor, bagaimana ekspornya? Sudah jelas, kalau pangkas bahan bakunya, tidak ada obat yang dibuat, kurang lebih begitu ilustrasinya," ujar Vincent.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memastikan jenis komoditas impor yang dikaji pemerintah untuk dikendalikan adalah barang-barang konsumsi. Suahasil juga memastikan kebijakan pemerintah mengendalikan impor tidak akan menghambat jalannya industri dan laju investasi yang selama ini terus digenjot.