Cegah Risiko Krisis 2030, Stabilisasi Rupiah Perlu Dilanjutkan

Kompas.com - 10/09/2018, 17:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam upaya melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah, pemerintah melakukan berbagai upaya.

Beberapa upaya tersebut antara lain melakukan mandatori penggantian bahan bakar solar dengan biodiesel 20 persen (B20), meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di berbagai lini industri, juga menerapkan Pajak Penghasilan pasa 22 (PPh pasal 22) untuk menekan impor.

Direktur Utama PT Bahana TCW Investment Management Edward Lubis mengapresiasi berbagai langkah pemerintah tersebut agar momentum pertumbuhan ekonomi terus berlanjut. Namun, dirinya menilai pemerintah juga perlu mewaspadai risiko krisis tahun 2030 akibat adanya kemungkinan masyarakat Indonesia lanjut usia yang tidak sejahtera di tahun tersebut.

“Langkah yang cepat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi menjadi suatu krusial untuk mencegah risiko krisis pada tahun 2030, di mana ada ketakutan risiko krisis akibat ‘growing old before growing rich’ pada tahun 2030 sesuai Laporan Bank Dunia tahun 2014,” ujar Edward melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (10/9/2018).

Dia menjelaskan, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tersebut, upaya pemerintah harus dilengkapi dengan peningkatan kecakapan finansial masyarakat yang menjadi semacam langkah awal agar masyarakat Indonesia memiliki kecukupan pembiayaan di masa tua. 

"Perbaikan defisit transaksi berjalan memang tepat untuk pengendalian rupiah melalui produktivitas sektor riil. Krisis 2030 dapat dicegah dengan peningkatan produktivitas asset warga negara," jelas Edward.

Adapun saat ini, pelemahan mata uang rupiah dan mata uang negara berkembang lain terhadap dollar AS, disebabkan keluarnya aliran modal asing (capital outflow) yang selama ini sangat dibutuhkan untuk membiayai defisit neraca berjalan (refinancing risk). 

Hal ini disebabkan kenaikan suku bunga negara-negara maju dan pengetatan likuiditas oleh bank sentral Amerika Federal Reserve (The Fed), seiring dengan membaiknya prospek pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat.

"Berakhirnya suku bunga rendah adalah kenyataan new normal yang harus dihadapi," jelas Direktur Strategi Investasi dan Kepala Makroekonomi PT Bahana TCW Investment Management (BTIM) Budi Hikmat . 

Namun, Budi menjelaskan, likuiditas global masih tetap melimpah. Hal ini terlihat dari yield atau imbal hasil obligasi di sejumlah negara maju yang rendah. Misalnya, obligasi 10 tahun di Jepang sebesar 0,14 persen dan Jerman 0,4 persen. 

Sementara itu, negara berkembang harus menaikkan yield obligasi dan membayar lebih mahal untuk membiayai defisit neraca berjalan. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Sederet Tantangan yang Bikin Milenial Susah Beli Rumah

Ini Sederet Tantangan yang Bikin Milenial Susah Beli Rumah

Spend Smart
Bio Farma Gandeng ProFactor Pharma Inggris Kembangkan Obat Hemofilia

Bio Farma Gandeng ProFactor Pharma Inggris Kembangkan Obat Hemofilia

Whats New
Rencana Kenaikan Cukai Rokok Tahun Depan Perlu Pertimbangkan Nasib Buruh Tani dan Pekerja SKT

Rencana Kenaikan Cukai Rokok Tahun Depan Perlu Pertimbangkan Nasib Buruh Tani dan Pekerja SKT

Whats New
Tol BSD Sering Banjir, Kementerian PUPR Akan Tinggikan Badan Jalan 2 Meter

Tol BSD Sering Banjir, Kementerian PUPR Akan Tinggikan Badan Jalan 2 Meter

Whats New
PT Pertamina Buka 20 Lowongan Kerja, Klik recruitment.pertamina.com

PT Pertamina Buka 20 Lowongan Kerja, Klik recruitment.pertamina.com

Whats New
Di DKI Jakarta Ada 395.866 Pekerja Kena PHK Telah Mengklaim JHT

Di DKI Jakarta Ada 395.866 Pekerja Kena PHK Telah Mengklaim JHT

Whats New
BUMN Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

BUMN Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Garap Penataan Trotoar Jakarta, Semen Indonesia Gunakan Produk Beton Ramah Lingkungan

Garap Penataan Trotoar Jakarta, Semen Indonesia Gunakan Produk Beton Ramah Lingkungan

Whats New
Tol BSD Terendam saat Hujan Lebat, Ini Penyebabnya Menurut Kementerian PUPR

Tol BSD Terendam saat Hujan Lebat, Ini Penyebabnya Menurut Kementerian PUPR

Whats New
Gandeng XL Axiata, Akulaku PayLater Kini Tersedia di Aplikasi myXL

Gandeng XL Axiata, Akulaku PayLater Kini Tersedia di Aplikasi myXL

Whats New
Imbas Kenaikan Harga BBM, Iperindo Minta Subsidi Pembiayaan Perkapalan ke Pemerintah

Imbas Kenaikan Harga BBM, Iperindo Minta Subsidi Pembiayaan Perkapalan ke Pemerintah

Whats New
Promo Ulang Tahun, Watsons Gelar Diskon hingga 60 Persen

Promo Ulang Tahun, Watsons Gelar Diskon hingga 60 Persen

Spend Smart
Cara Bayar BPJS Kesehatan Online via myBCA

Cara Bayar BPJS Kesehatan Online via myBCA

Spend Smart
Fintech Xendit Lakukan PHK ke 5 Persen Karyawan di Indonesia dan Filipina

Fintech Xendit Lakukan PHK ke 5 Persen Karyawan di Indonesia dan Filipina

Whats New
APJII Dorong Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Literasi Digital di Indonesia

APJII Dorong Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Literasi Digital di Indonesia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.