DPR Apresiasi Langkah Pertamina Kurangi Impor

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VII DPR RI mengapresiasi langkah Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati untuk mengurangi impor minyak. Langkah itu diambil guna memperkuat nilai tukar rupiah.

Pasalnya, defisit neraca perdagangan paling banyak disumbang oleh sektor migas. Defisit neraca perdagangan menyebabkan transaksi berjalan defisit dan berdampak pada melemahnya rupiah.

“Itu langkah bagus. Itu memang langkah yang seharusnya dilakukan,” kata anggota Komisi VII DPR Kurtubi dalam pernyataannya, Rabu (12/9/2018).

Kurtubi mengatakan, pengurangan impor minyak merupakan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Pertamina. Untuk jangka pendek, pengurangan impor memang bisa dilakukan dengan melarang ekspor minyak mentah yang menjadi bagian kontraktor.

Pembelian minyak mentah domestik ini pula yang kini dilakukan Pertamina, dengan jumlah 225.000 barrel per hari (bph).

“Itu jangka pendek. Namun, untuk bisa mengurangi impor migas yang sustainable (berkelanjutan) butuh waktu lama,” ujar Kurtubi.

Untuk jangka panjang, lanjut dia, pengurangan impor harus disertai dengan peningkatan produksi minyak mentah di dalam negeri. Pengeboran dan eksplorasi minyak pun harus ditingkatkan.

Selain itu, kata Kurtubi, produksi bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri juga harus ditingkatkan.

“Yang produksi BBM dalam negeri itu kilang minyak. Kilang minyak sekarang kita tidak bertambah," sebut dia.

Namun demikian, Kurtubi mengapresiasi rencana Pertamina membangun 6 kilang minyak baru dan mengoptimalkan kilang yang ada. Rencananya, 6 kilang baru ini akan menyumbang 1 juta bph dan mampu menutupi kebutuhan BBM dalam negeri pada 2026.
 
Seperti diketahui, keterbatasan produksi BBM dalam negeri membuat pemerintah harus mengimpor minyak sebanyak 400.000 bph. Namun, kebijakan Pertamina di bawah Nicke yang memborong 225.000 bph minyak mentah milik kontraktor mampu menurunkan impor hingga 60 persen.