Jokowi Bertemu Presiden Vietnam, Kedua Negara Sepakat Akhiri Hambatan Dagang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Vietnam sepakat untuk segera menghilangkan berbagai hambatan perdagangan yang masih terjadi di antara kedua negara, terutama yang berkaitan dengan produk industri.

Komitmen tersebut diperoleh pasca-pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Vietnam Tran Dai Quang dua hari yang lalu.

“Di dalam perbincangan kedua pemimpin negara tersebut, antara lain dibahas isu mengenai perdagangan bilateral sekaligus target yang akan dicapai sebesar 10 miliar dollar AS pada tahun 2020,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/9/2018).

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga meminta kepada Pemerintah Vietnam untuk mempermudah ekspor mobil Indonesia.

Baca juga: Ekspansi ke Vietnam dan Thailand, Go-Jek Gunakan Nama Go-Viet

“Oleh karena itu perlu ditinjau kembali kebijakan tentang double inspection untuk otomotif,” sebutnya.

Airlangga pun mengklaim bahwa permintaan tersebut akan segera ditindaklanjuti sehingga ekspor mobil Indonesia ke Vietnam dapat kembali normal.

Untuk diketahui, Pemerintah Vietnam menerapkan kebijakan impor mobil completely built up (CBU) dari negara-negara di Asia Tenggara.

Selain itu, Vietnam juga menerapkan kebijakan terkait uji tipe dan uji emisi melalui Regulasi No. 116/2017/ND-CP (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly and Import Of Motor Vehicles and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services).

Menurut Airlangga, jumlah pengapalan mobil Indonesia ke Vietnam lumayan besar, yakni sekitar 30.000 hingga 40.000 unit per tahun dari total ekspor mobil nasional ke seluruh negara yang rata-rata mencapai 225.000 unit per tahun.

Adapun pada Januari-Juli 2018, ekspor mobil Indonesia ke Vietnam hanya sekitar 1.528 unit.

“Isu lainnya adalah yang berkaitan dengan pajak ekspor untuk semen. Tentu Pemerintah Vietnam menjanjikan akan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan tersebut sesuai dengan peraturan ataupun hukum yang mereka bisa perhatikan,” sambung Airlangga.

Di sisi lain, Airlangga menyebutkan bahwa Pemerintah Vietnam meminta kepada Indonesia agar memberikan keleluasaan terhadap penerapan lokal konten atau TKDN pada produk ponsel.

“Bapak Presiden Jokowi menyampaikan bahwa skema penghitungan TKDN di Indonesia bukan hanya untuk hardware saja, tetapi juga bisa dikompensasi dengan software dan yang lain,” ucap dia.

Selanjutnya, Pemerintah Vietnam menanyakan mengenai bea masuk yang dikenakan Indonesia untuk produk baja impor dari Vietnam yang sudah ada keputusan melalui WTO.

Menurut Airlangga, Presiden Jokowi menyatakan akan meminta waktu untuk segera menyesuaikan terhadap keputusan itu dan nantinya Indonesia akan menghargai keputusan lembaga arbitrase tersebut.

Segala hambatan perdagangan yang merintangi antara Indonesia dan Vietnam tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada saat pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018 yang digelar di Bali, 8-14 Oktober mendatang.

“Jadi, nanti di Bali sudah mendapatkan progres dari hasil pembicaraan bilateral di Hanoi ini,” sambung Airlangga.

Sebagai informasi, tren perdagangan Indonesia-Vietnam terus meningkat beberapa tahun terakhir. Pemerintah pun akan terus menggali potensinya dan dikembangkan untuk kemajuan kedua negara.

Pada 2017 silam, total nilai perdagangan Indonesia-Vietnam tumbuh 8,64 persen menjadi 6,82 miliar dollar AS atau meningkat dibanding 2016 yang hanya 6,27 miliar dollar AS.

Sementara itu, dalam upaya membangun pertumbuhan ekonomi, Pemerintah juga menyampaikan keinginan para investor nasional untuk mengembangkan usahanya di Vietnam.

Untuk itu, Pemerintah Vietnam diharapkan dapat memberi kemudahan, terlebih Indonesia merupakan salah satu investor pertama yang ada di Vietnam.

Investasi Indonesia di Vietnam selama 2017 tercatat mencapai 45,84 juta dollar AS. Hingga akhir Desember 2017, total investasi Indonesia di Vietnam mencapai 69 proyek dengan nilai 477,02 juta dollar AS.

Di sisi laim, Vietnam tercatat memiliki delapan proyek investasi di Indonesia yang bernilai 51 juta dollar AS di sektor industri pengolahan pertambangan, media, dan manufaktur.