Becermin pada Krisis Nilai Tukar Turki

PEREKONOMIAN Indonesia sedang dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Dari sisi eksternal, berbagai risiko terus bermunculan.

Kita belum selesai disuguhi dengan perang dagang antara AS dengan sejumlah negara, khususnya China dan tekanan yang dialami oleh sejumlah negara di kawasan emerging. Salah satunya Turki.

Sebagaimana diketahui, pada pertegahan Agustus 2018, nilai tukar lira Turki terjerembab sebesar 16 persen terhadap nilai tukar dollar AS.

Ini merupakan pelemahan harian paling dalam dan membuat kinerja nilai tukar lira menjadi yang terburuk di antara nilai tukar di kawasan emerging.

Situasi ini membuat ekonomi Turki berada di ambang krisis. Jika tidak ditangani dengan serius dan komprehensif, bisa membuka ruang bagi terjadinya krisis ekonomi baru.

Harus diakui dengan keterbukaan ekonomi global, permasalahan ekonomi di satu negara bisa memicu penjalaran (contagion) terhadap ekonomi negara-negara lain.  

Harus diakui bahwa kejatuhan nilai tukar lira ini merupakan buah dari ketidakhati-hatian, khususnya dalam pengelolaan utang luar negeri (ULN).

Turki terlalu bergantung pada ULN, khususnya yang berasal dari negara-negara di Eropa. Turki memanfaatkan rendahnya tingkat suku bunga pinjaman di Eropa untuk terus mengakumulasi ULN.

Tidaklah mengherankan, pada tahun 2017, total ULN Turki (pemerintah dan Korporasi) menembus 453,2 miliar dollar AS. Nilai ULN meningkat dua kali lipat dibandingkan posisi ULN pada 2009.

ULN ini digunakan sebagai sumber pembiayaan ekonomi. Tidaklah mengherankan, pada kuartal I 2018, ekonomi Turki bisa tumbuh sebesar 7,4 persen (year on year/yoy). Bahkan, pada kuartal III 2017 sempat menyentuh level 11,3 persen (yoy).

Tidak banyak negara yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi ini, khususnya di tengah moderasi  pertumbuhan ekonomi global.

Namun, masalah mulai terjadi, yaitu ketika bank sentral di negara-negara maju, khususnya AS, mulai menaikkan suku bunga kebijakannya seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian dan untuk mengantisipasi lonjakan inflasi.

Dana global balik kandang dan aliran dana keluar pun mulai berlangsung. Turki tidak bisa mengantisipasinya, karena terlalu terlena dengan ULN yang murah.

Turki pun tidak disiplin dalam menjaga kesehatan fiskal dan moneternya. Hal ini tecermin dari besarnya defisit transaksi berjalan (DTB).

Dalam sepuluh tahun terakhir, Turki setidaknya terus didera oleh DTB besar. Tidak ada perbaikan yang signifikan.

Situasi makin tak kondusif karena pemilik dana di pasar keuangan Turki memberikan hukuman dengan menarik dana mereka secara beramai-ramai.

Pemilik dana telah mengingatkan bahwa Bank Sentral Turki (TCMB) tidak memiliki independensi. TCMB terlalu dikendalikan oleh pemerintah.

Indikasi ini dapat terlihat dari kebijakan TCBM yang tetap mempertahankan suku bunga, meski tekanan inflasi sudah terjadi.

TCMB tetap mempertahankan suku bunga rendah, seiring adanya intervensi dari Presiden Recep Tayyip Erdogan yang tetap menghendaki suku bunga rendah agar tidak menghambat masyarakat untuk mengakses kredit yang murah. Sehingga, bisa membuat perekonomian tetap tumbuh tinggi.

Masalahnya, mempertahankan suku bunga rendah juga bisa mendorong moral hazard peminjam dengan menggunakan kredit yang diterima bukan untuk tujuan produktif. Tetapi, untuk tujuan konsumtif yang tidak memberikan efek berganda pada perekonomian.

Dengan berbagai permasalah internal ekonomi Turki ini dan adanya sanksi ekonomi dari AS membuat kejatuhan lira tidak dapat dihindarkan.

Pengalaman Indonesia

Situasi yang terjadi di Turki mengingatkan kita pada apa yang pernah dialami oleh Indonesia pada tahun 1997/98.

Periode itu sering juga disebut dengan krisis moneter. Akar dari krisis ini dipicu oleh kejatuhan nilai tukar bath Thailand dan memicu efek penjalaran (contagion effect) pada Indonesia.   

Saat itu, kinerja perekonomian Indonesia juga cukup menjanjikan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen yang membuat sejumlah lembaga keuangan dunia memberikan pujian. Indonesia pun dijuluki sebagai "Macan Asia".

Sayangnya, pertumbuhan tinggi ekonomi itu tidak dibangun di atas fondasi yang kuat. Tingginya ketergantungan terhadap ULN, lemahnya tata kelola di sektor perbankan, tidak independennya bank sentral, dan buruknya tata kelola pemerintah yang tecermin dari merebaknya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi masalah internal ekonomi Indonesia.

Ketika tekanan eksternal muncul, maka ambruklah fondasi yang lemah itu. Ekonomi Indonesia diterpa krisis.

Reminder

Pengalaman krisis itu menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan perbaikan. Dan harus diakui, telah banyak perbaikan yang terjadi sejak krisis moneter itu.

Salah satunya adalah makin membaiknya kehati-hatian dalam pengelolaan sektor keuangan, khususnya perbankan.

Sektor ini harus dijaga dengan regulasi ketat karena inilah sektor yang menjadi jantung, sehingga aktivitas perekonomian bisa berdenyut.

Itulah sebabnya, ketika berbagai tekanan dan sentimen eksternal bermunculan, seperti krisis subprime mortgage (2008), krisis utang Eropa (2010), gejolak harga komoditas (2011), Taper Tantrum (2013), devaluasi nilai tukar yuan (2015), perekonomian Indonesia relatif bisa bertahan dan tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi sektor riil, seperti yang terjadi pada 1997/98.

Meski begitu masih banyak pekerjaan rumah untuk memperkokoh fondasi ekonomi. Kita harus memberikan apresiasi pada pemerintah dalam empat tahun terakhir, khususnya dalam menjaga stabilitas inflasi, mengejar ketertinggalan infrastruktur, dan memperbaiki iklim investasi.

Meski begitu, masih banyak yang harus dibenahi. Lihat saja, ketika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, defisit transaksi berjalan (DTB) langsung memburuk.

Pada kuartal II 2018, DTB kembali menembus level 3 persen terhadap PDB. Padahal, pada 2017, angkanya masih di bawah level 2 persen terhadap PDB.

Memburuknya DTB ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi masih rapuh. Belum ada kemajuan di berbagai sektor, khususnya sektor manufaktur untuk mengungkit daya saing ekonomi.

Bukan itu saja, sektor keuangan belum dalam membuat Indonesia masih tergantung pada pembiayaan eksternal, khususnya dari pembiayaan portofolio. Padahal, pembiayaan ini yang sangat rentan terimbas oleh sentimen dan ketidakpastian.

Fondasi ekonomi yang belum solid inilah yang membuat rupiah menjadi rentan bergejolak dan melemah. Harus diakui pula bahwa sejak 2000, nilai tukar rupiah memang cenderung melemah.

Untuk mengatasi pelemahan itu, kebijakan jangka pendek selalu menjadi solusi, seperti menaikkan suku bunga dan melakukan kebijakan pembatasan impor. Imbasnya bisa memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi.

Semoga kejatuhan nilai tukar lira menjadi sebuah reminder bagi pemerintah Indonesia dan otoritas terkait untuk terus memperkokoh fondasi ekonomi.

Jika tidak, perekonomian Indonesia akan selalu rentan diterjang oleh ketidakpastian eksternal dan berimbas pada terganggunya stabilitas makroekonomi dan tertekannya kinerja pertumbuhan ekonomi. Akhirnya, kesejahteraan masyarakatlah yang menjadi taruhannya.