Menhub: Ganjil Genap Mungkin Diterapkan di Bali

JAKARTA, KOMPAS.com  - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kebijakan pembatasan kendaraan pelat nomor ganjil genap kemungkinan akan diberlakukan di Bali untuk mengurangi kemacetan saat acara Pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia Oktober 2018 mendatang.

"Kemungkinan sekali ganjil genap diberlakukan. Sedang kita kaji dalam beberapa hari ini untuk memastikannya," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Minggu (23/9/2018).

Belajar dari pengalaman pelaksanaan Asian Games 2018 di Jakarta yang berjalan efektif, dimungkinkan pemberlakuan ganjil genap di sejumlah lokasi jalan sekitar pertemuan IMF-Bank Dunia, yang selama ini sering mengalami kemacetan cukup parah.

Pertemuan IMF-Bank Dunia, kata Menhub, adalah kegiatan prestisius bagi Indonesia di mata internasional sehingga segala upaya akan dilakukan agar semua bisa berjalan baik serta lancar. Pada akhirnya hal itu memberikan kesan positif bagi peserta yang jumlahnya mencapai ribuan orang.

Baca juga: Selesai Asian Games, Kebijakan Ganjil-Genap Akan Dievaluasi

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam memperlancar kegiatan internasional itu, antara lain dengan peresmian jembatan bawah tanah dekat persimpangan Bandara I Gusti Ngurah Rai, yang selama ini selalu terjadi kemacetan parah.

"Tentunya kalau pertemuan ini berjalan lancar dan peserta memberikan apresiasi maka pada akhirnya banyak wisatawan mancanegara yang datang ke Bali yang pada akhirnya bisa mendorong perekonomian setempat," kata Menhub.

Menhub mengatakan, pemberlakuan pelat kendaraan ganjil genap harus dikaji secara matang karena kesiapan dan sikap masing-masing masyarakat berbeda dengan peraturan tersebut.

Menurut dia, di Jakarta walaupun masyarakatnya beragam tetapi proses edukasi lebih mudah, sementara masyarakat di daerah membutuhkan proses yang lebih panjang.

"Sekali lagi kita akan kaji lebih dalam penerapan ganjil genap di Bali apakah sangat memungkinkan atau tidak diberlakukan saat pertemuan IMF-Bank Dunia," kata Menhub.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, sejumlah kota besar saat ini juga mengalami kemacetan parah. Ppemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk bisa menerapkan ketentuan plat nomor ganjil-genap untuk mengurangi kemacetan.

Menurut dia, dari hasil kunjungan ke sejumlah daerah, beberapa kepala daerah juga kesulitan mengatasi kemacetan di kotanya masing-masing. Hal ini karena pertumbuhan kendaraan yang begitu cepat, namun tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur jalan raya.

Dari hasil pelaksanaan ganjil-genap saat Asian Games 2018 sebut dia, ternyata memberikan dampak yang positif bagi pengguna jalan. Kecepatan rata-rata di ruas jalan naik sebesar 44,08 persen, sementara di ruas jalan alternatif rata-rata naik 2,17 persen.

Sementara jumlah kendaraan yang melintas di ruas jalan yang diberlakukan ganjil-genap rata-rata turun 20,37 persen, dan di ruas jalan alternatif rata-rata naik 6,48 persen Demikian juga jumlah penumpang angkutan umum setelah perluasan kawasan ganjil-genap.