Pemerintah akan Bentuk Konsorsium untuk Kelola Bandara Komodo

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan bakal ada konsorsium yang mengelola Bandara Komodo di Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, hal itu baru akan terjadi ketika telah ada investor untuk pengembangan dan perluasan bandara tersebut.

Skema kerja sama pengusaha badan usaha (KPBU) dipilih pemerintah untuk mencari investor guna memperluas Bandara Komodo. Oleh karenanya, pemerintah bakal melakukan lelang terbuka terhadap investor yang berminat menanamkan modalnya di Bandara Komodo.

"Pemenang tender nanti bisa berkonsorsium dengan siapapun termasuk badan usaha milik negara (BUMN), tapi itu nanti baru diatur setelah tender," ucap Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Armand Hermawan di Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Namun demikian, Armand belum bisa memastikan berapa presentase saham yang bakal dimiliki antar perusahaan dalam konsorsium tersebut.

Hal tersebut baru akan diatur di dalam rencana anggaran biaya proyek (RAP) ketika investor sudah menandatangani kontrak.

"Nanti akan ada di RAP. Semuanya bagaimana, mau berapa persen, semua bisa propose. Nanti semua anggota konsorsium akan membuat PT. Jadi konsorsium bisa internasional atau dalam negeri, BUMN kalau dalam KPBU dianggap sebagai badan usaha dari Indonesia," jelas Armand.

Terkait hal tersebut, Direktur Bandar Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Polana Banguningsih Pramesti mengatakan tender akan dilakukan pada Oktober 2018.

"Kemudian penentuan pemenang lelang November 2018. Tanda tangan kontrak KPBU pada Desember 2018. Financial close dan transisi pada semester I 2019, serta konstruksi sekaligus operasi pada semester II 2019-2044 karena masa konsesinya 25 tahun," sambungnya.

Masa konsesi hingga 25 tahun bisa menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di Bandara Labuan Bajo yang saat ini tercatat memiliki kapasitas hingga satu juta penumpang per tahun.

Selain itu, tarif pengembalian investasinya pun cukup menggiurkan karena mencapai Rp 5,84 triliun.

"Kami pun berharap melalui skema KPBU ini akan tercipta peluang transfer knowledge antara calon mitra dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap pengelolaan bandar udara yang lebih efisien dan profitable," pungkas Polana.