Pemerintah Tawarkan 31 Proyek Senilai 4 Miliar Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tawarkan 31 proyek infrastruktur berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) melalui skema pembiayaan campuran (blended finance).

Adapun, total nilai proyek akan dibiayai dengan skema ini sampai 2019 yakni 4 miliar dollar AS.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, proyek yang ditawarkan PT SMI ini adalah hasil feasibility study. Menurutnya, pembiayaan campuran ini adalah salah satu inovasi pendanaan di Indonesia yang akan mendorong percepatan pembangunan.

“Yang paling penting dari blended finance ini membawa satu era pendanaan di Indonesia,” ujar Luhut di Kantor Kementrian Koordinator Maritim, Rabu (3/10/2018).

Sebanyak 31 proyek yang disiapkan oleh PT SMI ini akan diluncurkan dalam gelaran forum Tri Hita Karana (THK) 2018 di Bali yang juga berbarengan dengan agenda IMF-World Bank Annual Meeting 2018.

Luhut menjelaskan, dengan skema pendanaan campuran, Indonesia tidak lagi berbicara pendanaan hanya dari APBN, melainkan ada inisiatif-inisiatif dari swasta, filantropis, negara donor, perbankan internasional yang dimobilisasi untuk proyek terkait SDGs tersebut.

"Sektornya luas sekali, tidak ada batasan. Misalnya, proyek stunting nilainya 10 juta dollar AS bisa masuk, kemudian yang besar seperti listrik, water supply, renewable energy dan sebagainya,” imbuh Luhut.

Dirut PT SMI Emma Sri Martini mengungkapkan, peluncuran daftar proyek ini jadi jalan untuk memperluas sumber pembiayaan proyek-proyek nasional.

"Kita bisa perluas sumber dana ke donor dan filantropi, juga bank komersial yang sebelumnya tidak bisa masuk, menjadi masuk untuk membiayai proyek,” tutur Ema pada kesempatan yang sama.

Acara THK 2018 direncanakan terlaksana pada 9-11 Oktober 2018. Luhut menyebutkan acara tersebut akan dihadiri oleh berbagai pihak penting yang siap mengalokasikan dana mereka baik dari dalam maupun luar negeri.

“Mereka adalah kepala negara, pejabat pemerintahan senior dan pembuat kebijakan seluruh dunia, VP dari development banks, dan banyak lainnya. Saya pikir satu hal yang bagus pemerintah melakukan hal yang disampaikan," jelas dia.