Menyiasati Defisit Neraca Transaksi

Kompas.com - 10/10/2018, 12:54 WIB
. Getty Images/iStockphoto.
Editor Latief

Kendati demikian, ada opini berbeda, yakni kenaikan harga BBM bukan solusi tunggal untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan. Kenaikan harga BBM juga tidak serta merta akan menurunkan konsumsi.

Mengapa demikian?

Sebab, konsumsi BBM bersubsidi justru menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu dua tahun belakangan. Pada Juli lalu, BPH Migas melaporkan realisasi penyaluran Premium hanya berada pada kisaran 9,2 juta kiloliter-10,25 juta kiloliter atau di bawah target 11,8 juta kiloliter.

Penurunan ini disebabkan masyarakat mulai beralih ke BBM nonsubsidi, baik yang dijual Pertamina maupun perusahaan migas asing macam Shell dan Total. Di sisi lain, pabrikan otomotif baik roda empat maupun roda dua pun mensyaratkan agar mesin kendaraan terbaru menggunakan bahan bakar minimal beroktan 92.

Selain itu, kenaikan harga BBM juga akan mengerek tingkat inflasi melalui kenaikan harga sejumlah barang. Semua saling terkait satu sama lain.

Konsekuensinya, Bank Indonesia (BI) juga harus menaikkan lagi suku bunga acuan demi meredam inflasi. Padahal, sepanjang tahun ini, BI sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar 175 bps demi meredam tekanan eksternal.

Sebagaimana yang dipahami, kenaikan suku bunga acuan bakal berdampak ke kenaikan suku bunga kredit. Ujung-ujungnya, pertumbuhan ekonomi semakin tertekan. Sesuatu yang tidak diinginkan di tengah ketidakpastian ekonomi seperti sekarang.

Oleh karena itu, ada baiknya pemerintah lebih fokus pada implementasi deretan kebijakan yang sudah dikeluarkan demi menekan defisit neraca transaksi berjalan. Kebijakan-kebijakan itu antara lain implementasi B20, penaikan tarif pajak impor 1.147 barang, dan kebijakan-kebijakan lain.

Di atas kertas, kebijakan-kebijakan itu dapat menekan impor hingga 6 miliar dolar AS. Jumlah yang signifikan dalam penghitungan neraca perdagangan. Namun, yang jauh lebih penting adalah penerapan di lapangan.

Ambil contoh baru-baru ini, ada keluhan dari Pertamina perihal kesulitan bahan baku demi mengimplementasikan B20. Belum lagi keluhan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).

Intinya, keluhan-keluhan semacam ini harus segera diselesaikan pihak-pihak terkait. Jika berjalan mulus, tidak ada yang salah apabila kebijakan itu diperluas. Misalnya untuk pengenaan pajak impor, bisa menyasar barang-barang yang bernilai besar seperti baja atau komponen-komponen penunjang infrastruktur yang dapat diproduksi di dalam negeri.

Intinya, ini momen yang berbeda...

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X