Lampaui Pagu APBN 2018, Subsidi BBM dan Elpiji Rp 54,3 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 telah mencapai Rp 54,3 triliun hingga akhir September lalu. Realisasi subsidi tersebut telah tembus 115,9 persen dari pagu anggaran.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, menyebut, besaran subsidi yang dianggarkan dalam APBN 2018 untuk BBM dan elpiji adalah Rp 46,9 triliun. Realisasi subsidi BBM dan elpiji per September 2018 mencapai Rp 54,3 triliun atau lebih besar 96,7 persen dari realisasi periode sama tahun lalu yaitu hanya Rp 27,6 triliun.

"Kenaikan realisasi subsidi disebabkan oleh pelunasan sebagian tunggakan sebesar Rp 12 triliun yang merupakan tunggakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," terang Askolani, Rabu (17/10/2018).

Kendati begitu, Askolani menjelaskan bahwa realisasi subsidi BBM dan LPG memang dimungkinkan melebihi pagu APBN. Hal tersebut lantaran basis yang ditentukan untuk subsidi sangat dipengaruhi asumsi makro ekonomi.

Askolani mengatakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait kenaikan subsidi BBM dan LPG. Sebab, pemerintah telah menempatkan cadangan pelunasan kewajiban subsidi pada pos belanja lain-lain.

"Subsidi itu kita punya dua pos, satu pos subsidi tagihan tahun berjalan, satu lagi cadangan pelunasan kewajiban yang kita tempatkan di belanja lain-lain. Waktu kami bayar tunggakan subsidi, yang belanja lain-lain itu kami naikkan ke pos subsidi," jelas Askolani saat ditemui Kontan.co.id di Gedung DPR, Rabu (17/10).

"Jadi, kita pindahkan ke subsidi dari pos belanja lain-lain. Itu ada mekanismenya, hanya posting-nya saja," tambahnya.

Hingga akhir tahun, Askolani tak menampik masih ada potensi penambahan subsidi energi, khususnya subsidi BBM dan elpiji. Ia bahkan mengaku, Kemenkeu telah melakukan perhitungan, termasuk dengan asumsi harga minyak yang telah diestimasi.

"Tapi itu nanti saja untuk Oktober 2018. Yang jelas perhitungannya aktual sesuai dengan perubahan parameter karena basisnya realisasi," ujar Askolani.

Ia mengatakan, kenaikan subsidi BBM dan elpiji tidak akan mempengaruhi postur APBN 2018 secara signfikan di akhir tahun. Pasalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya telah menyampaikan bahwa defisit anggaran tahun 2018 diprediksi bisa berada di bawah 2 persen.

"Akhir tahun, kami memperkirakan defisit APBN akan berkisar 1,83 - 2,04 persen. Outlook ini jauh lebih rendah dari UU APBN 2018 sekitar 2,19 persen\] dan berdasarkan pada kondisi per akhir September," ujar Sri Mulyani pada konferensi pers APBN KiTa, Rabu.

Askolani menyebut, subsidi memungkinkan bertambah seiring dengan naiknya juga pendapatan negara. Kenaikannya pun, ia bilang, akan diaudit oleh BPK secara kuartalan setiap tahunnya.

"Kan sudah dibilang defisit diproyeksi bisa di bawah 2 persen, itu subsidi juga sudah kita perhitungkan. Pendapatan kita masih akan naik, baik dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP), pajak, dan bea cukai," imbuh dia.

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Lampaui pagu APBN 2018, subsidi BBM dan elpiji mencapai Rp 54,3 triliun