Tidak Bergantung dari APBN, Semua Pihak Diajak Berkontribusi Bangun Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara bertahap menyediakan tambahan instrumen dan skema kerja sama dalam memenuhi pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur.

Hal ini didorong agar pembiayaan proyek infrastruktur yang membutuhkan dana besar tidak lagi bergantung pada APBN.

"Saat ini, pemerintah sedang menyosialisasikan pembiayaan program Sustainable Development Goals (SDG) yang mengajak keterlibatan swasta, baik secara individu melalui para donatur philanthropist maupun badan usaha," demikian keterangan Kementerian Keuangan dari dokumen APBN KiTa edisi Oktober 2018.

Metode kerja sama dengan badan usaha yang tengah dikembangkan untuk pembiayaan proyek infrastruktur salah satunya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Selain itu, pemerintah juga terbuka untuk mendorong pembiayaan proyek infrastruktur dari pinjaman lunak hingga blended finance.

"Ke depannya, diharapkan semakin banyak infrastruktur yang dapat terbangun dan semakin berkurangnya beban APBN untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akhirnya akan meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia," tambah Kementerian Keuangan.

Skema KPBU terbukti menjadi andalan dalam membangun infrastruktur beberapa tahun terakhir. Bahkan dalam Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali kemarin, pemerintah melalui salah satu forum sempat memamerkan capaian pembangunan infrastruktur dari skema KPBU.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kala itu menyampaikan kepuasannya mengerjakan proyek satelit dengan skema KPBU yang difasilitasi oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Menurut dia, manfaat yang paling terasa dari KPBU adalah tata kelola yang baik dan mendapat talent yang mumpuni untuk mengerjakan proyek tersebut.

Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menilai, tanpa skema KPBU, percepatan pembangunan infrastruktur sulit dilakukan. Jika hanya bergantung dari APBN, kemungkinan besar pembangunan akan terhambat atau ada yang harus ditunda.

Padahal, kebutuhan akan infrastruktur terhitung mendesak untuk dikerjakan. Terutama dalam hal mengejar ketertinggalan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sejahtera.