KILAS EKONOMI

Data Produksi Beras BPS dan Kementan Berbeda, Ini Penjelasannya...

Kompas.com - 24/10/2018, 15:30 WIB
Berdasarkan data BPS yang dihitung dengan metode baru, Indonesia mengalami surplus produksi beras tahun 2018 sebanyak 2,8 juta ton DOK Humas Pemerintah Provinsi Jawa TengahBerdasarkan data BPS yang dihitung dengan metode baru, Indonesia mengalami surplus produksi beras tahun 2018 sebanyak 2,8 juta ton


KOMPAS.com
- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan data produksi beras nasional selama 20 tahun terakhir keliru.

Menurut ia, terhitung sejak tahun 1997 hingga saat ini, angka produksi beras terus bertambah sehingga tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Namun demikian, kekeliruan ini merupakan kesalahan banyak pihak.

"Data itu kesalahan bersama, bukan kesalahan Menteri Pertanian saja. Kesalahan BPS juga, kesalahan Kementerian Agraria juga, kesalahan Kementan juga, kesalahan bupati juga, kesalahan bersama ini," tegas Jusuf Kalla usai rapat terbatas di Kantor Wakil Presiden, Senin (22/10/2018), 

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan metode Kerangka Sampling Area (KSA), luas baku sawah berkurang dari 7,75 juta hektar (ha) pada 2013 menjadi 7,1 juta ha pada 2018.

Potensi luas panen pada 2018 mencapai 10,9 juta ha, sementara proyeksi Kementerian Pertanian (Kementan) 15,5 juta ha.

BACA JUGADengan Metode Penghitungan Baru, BPS Buktikan Indonesia Surplus Beras

 

Perbedaan data juga terjadi pada produksi beras. Data BPS menyebut produksi gabah kering giling pada 2018 sebesar 56,54 juta ton atau setara 32,42 juta ton beras, sementara proyeksi Kementan 83,3 juta ha atau setara 48 juta ton.

Dengan demikian meski berbeda, tetapi diperoleh hasil yang sama bahwa Indonesia mengalami surplus beras 29,50 juta ton selama 2018.

Pengamat Ekonomi Politik Pertanian sekaligus Dosen Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi menilai, data Kementan tentang beras  bersumber BPS dengan metode eyes estimate, sedangkan data terbaru yang dirilis juga dari BPS dengan Metode KSA.

“Sejak jaman orde baru sampai sekarang data pangan satu pintu di BPS. Kementan tidak mengolah data pangan. Semua rilis data Kementan logikanya berasal dari BPS,” ujar Gandhi di Bogor, Rabu (24/10/2018).

Menurut pria jebolan Magister Ekonomi Pembangunan IPB ini, sejak dulu hingga saat ini BPS yang mendata metode eyes estimate kemudian mengolah dan merilis data pangan. Namun, sejak 2016 sampai kemarin BPS tetap mendata, mengolah, tapi tidak merilis data pangan karena menunggu perbaikan data dengan KSA.

“Data BPS metode eyes estimate itulah yang dirilis Kementan dan disajikan. Jadi data yg dimiliki dan ada di laman Kementan itu 100 persen adalah data bersumber BPS. Namun BPS rilis untuk internal saja,” terang Gandhi.

Pengamat Ekonomi Politik Pertanian sekaligus Dosen Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi, di Bogor, Rabu (24/10/2018).DOK. Humas Kementerian Pertanian RI Pengamat Ekonomi Politik Pertanian sekaligus Dosen Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi, di Bogor, Rabu (24/10/2018).
Melihat kejadian ini Gandhi menilai justru selama 3 tahun ini Kementan menjadi pihak yang dirugikan karena BPS tidak merilis data. Akhirnya Kementan meminta dan memakai data BPS yang tidak dirilis tersebut.

Lebih lanjut, Gandhi setuju jika BPK dan KPK untuk mengaudit permasalahan tersebut sehingga terang benderang bagi publik bahwa kedua data yang berbeda itu sumbernya sama-sama dari BPS. 

Gandhi menjelaskan bahwa angka yang berbeda itu karena metode ukur lama yang digunakan BPS adalah eyes estimate. Metode ini mengukur berdasarkan data DAS, benih dan data podes, sementara metode baru yang BPS gunakan yakni KSA.

BACA JUGATahun Ini Indonesia Surplus Beras 2,85 Juta Ton, Ini Kata Pengamat...

"Ke dua data berbeda ini sesungguhnya 100 persen bersumber eyes estimate BPS. Jika metode KSA lebih relatif kecil intervensi klaim dari pada eyes estimate BPS, ke depan kita harus memperbaiki metodologi penghitungan,” bebernya.

Terlepas dari diskursus metode penghitungan ini, sambung Gandhi, semangat diversifikasi pangan dan mengurangi impor bahan pangan pokok yang digaungkan Mentan Amran harus tetap dijaga.

“Jangan sampai data berkurangnya luas lahan panen menjadi alasan dibukanya kran impor sebesar-besarnya menjelang pilpres 2019,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menyatakan, ketidaksepakatannya terhadap data perberasan yang baru saja dirilis pemerintah.

Menurutnya, surplus seharusnya lebih besar dari 2,85 juta ton jika menghitung stok di rumah tangga petani sebanyak 15 juta keluarga atau setara 6,2 juta ton pada 2017.

“Kemudian, ditambah stok di masyarakat 8,2 juta ton, maka totalnya 17,2 juta ton. Tidak mungkin surplus hanya 2,8 juta ton,” sebutnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.