BPS Anjurkan Impor Beras, Pengamat Heran

KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan Indonesia mengalami surplus beras 2,85 juta ton selama 2018. Meski demikian, Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan Indonesia masih tetap impor beras sebesar 2 juta ton.

Hal itu terkait ketersediaan beras yang menyebar di masyarakat sulit dikelola langsung oleh pemerintah.

"Pengelolaan beras yang bisa dilakukan pemerintah hanya yang berada di Bulog," kata Suhariyanto di Jakarta, beberapa hari lalu, Rabu (24/10/2018).

Pengamat ekonomi Suropati Syndicate, Muhammad Ardiansyah Laitte mengkritisi niatan BPS tersebut.

Dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (26/10/2018), alumnus magister Universitas Indonesia ini mengatakan, apa yang disampaikan BPS sangat kontradiktif.

Ini karena data BPS sendiri menunjukkan negeri ini surplus beras, tetapi membenarkan masih tetap impor beras sebanyak 2 juta pada 2018.

"Saya apresiasi telah dirilis data beras terbaru. Ini akan mengakhiri polemik tentang beras. Tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan BPS,” ujar pria yang biasa disapa Alle di Jakarta, Jumat (26/10).

Dia menekankan, data beras terbaru hasil metode kerangka sampel area (KSA) sesungguhnya baru pada tahap rilis secara nasional. Data tersebut belum menghitung angka per kecamatan dan kabupaten.

BACA JUGA: Beras Surplus 2,85 Juta Ton, Kepala BPS Sebut Masih Perlu Hati-hati

“Publik menunggu data detail untuk dasar, kami memantau fakta lapang. Berikutnya perlu segera dihitung angka mundur hingga 10 atau 20 tahun terakhir dan disebarkan ke publik serta lembaga dunia,” terang Alle.

Alle menambahkan beberapa hal menjadi catatan luas panen. Contohnya apabila menggunakan data luas baku sawah 7,1 juta hektar (ha), lantas bagaimana nasib petani ayng menanam padi di luar luas baku sawah sehingga tidak dihitung.

Menurut dia, ada banyak padi ladang, padi gogo, dan rawa yang ditanam di kebun, ladang, belukar, rawa, areal hutan, dan areal sementara tidak diusahakan masuk dalam perhitungan tesebut.

“Apakah diabaikan, padahal luasnya sangat signifikan,” imbuhnya.

Meski demikian, Alle menegaskan bahwa data surplus beras ini layak diapresiasi karena menunjukkan ada dampak dari program-program pertanian. Surplus beras 2,85 juta ton menandakan produksi berlebih dan melimpah dibandingkan konsumsi.

“Jelas jelas mubadzir atau sia-sia itu impor beras 2 juta ton. Sekarang ini publik bertanya-tanya mengkaitkan antara rilis data dengan impor ini. BPS ikut-ikutan bicara impor, ada apa ini? BPS ya agar fokus pada data saja,” ungkapnya.