Menko Darmin Minta Pemda Tanggung Jawab soal Data Penerima KUR

Kompas.com - 22/11/2018, 11:27 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat diwawancarai di Lombok, NTB, Jumat (21/9/2018). -KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat diwawancarai di Lombok, NTB, Jumat (21/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta pemerintah daerah (pemda) lebih bertanggungjawab mengunggah data penerima Kredit Usaha Rakyat ( KUR) ke sistem Informasi Kredit Program.

Hingga saat ini, kata dia, data penerima KUR yang diunggah ke sistem Informasi Kredit Program baru 1 persen. Padahal, bank sangat membutuhkan data tersebut.

"Itu 99 persen dicari oleh bank itu sendiri. Jangan begitu dong," ujar Darmin dalam acara pemberian penghargaan kepada Pemda penyalur KUR terbaik di Jakarta, Kamis (22/11/2018).

"Kalau masyarakatnya makin sejahtera, bupatinya yang dapat nama. Masa meng-upload nama baru 1 persen dari total penerima KUR? Kepada bupati-walikota, upload datanya supaya bank itu terbantu," kata dia.

Baca juga: Hingga Agustus 2018, Penyaluran KUR Tembus Rp 88 Triliun

Sementara itu, perbankan diminta untuk membuat kartu KUR untuk petani hingga perajin. Akan tetapi, kartu itu tak hanya sebatas nama identitas, tetapi juga bisa merekam aktivitas kreditnya.

Hal ini dinilai sangat penting bila petani ingin mengajukan KUR kembali, prosesnya bisa cepat. Sebab, bank bisa melihat data kredit sebelumnya hanya melalui kartu tersebut.

"Kalau sudah masuk namanya semua di dalam sistem informasi bank, maka kartu itu dikeluarkan kemudian bisa membaca posisi kredit dia yang ada di dalam sistem informasi bank," kata Darmin.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai 31 Agustus 2018 sebesar Rp 88 triliun. Capaian ini setara dengan 70,9 persen dari total target penyaluran KUR tahun ini sebesar Rp 123,531 triliun.

"Dari realisasi penyaluran KUR tersebut, NPL (non-performing loan) atau kredit bermasalahnya sebesar 0,05 persen. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan bagi usaha kecil," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir, kepada pewarta pada Selasa (18/9/2018).

Baca juga: Permintaan Tinggi, Pemerintah Tambah Plafon Penyaluran KUR

Iskandar menjelaskan, dari total penyaluran KUR tersebut, lokasi penyaluran masih didominasi di Pulau Jawa dengan porsi sebesar 56,1 persen dan disusul Pulau Sumatra (19,4 persen), lalu Pulau Sulawesi (9,5 persen). Kinerja penyaluran KUR tersebut sesuai dengan sebaran UMKM di seluruh Indonesia.

Adapun dari sektornya, porsi penyaluran KUR terhadap sektor produksi mencapai 42,8 persen dari bulan sebelumnya yang hanya 38,5 persen. KUR sektor produksi ini mencakup pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X