Pemerintah Disarankan Prabowo Belajar Pajak ke Zambia, Ini Respons Sri Mulyani

Kompas.com - 23/11/2018, 07:01 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara sebagai panelis di Forum Bloomberg New Economy Forum yang sedang berlangsung di Hotel Capella, Singapura, Rabu (7/11/2018) Bloomberg New Economy ForumMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara sebagai panelis di Forum Bloomberg New Economy Forum yang sedang berlangsung di Hotel Capella, Singapura, Rabu (7/11/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons kritik calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait rendahnya rasio pajak Indonesia.

Prabowo bahkan menilai pemerintah perlu belajar dari Zambia karena Zambia disebut punya rasio pajak lebih baik dari Indonesia.

"Kalau kemarin ada yang mengkritik tax ratio kita rendah, makanya kami perbaiki tanpa membuat ekonomi kita menjadi khawatir," ujar Sri Mulyani dalam acara peluncuran KG Media di Jakarta, Kamis (22/11/2018) malam.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, sejak pulang ke Indonesia pada 2016 dan diangkat jadi Menkeu oleh Presiden Jokowi, perbaikan untuk menaikkan rasio pajak terus dilakukan.

Baca juga: Rasio Pajak Kecil, Prabowo Anggap Indonesia Perlu Belajar dari Zambia

Pada 2017, rasio pajak atau kontribusi penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional masih ada di bawah 11 persen, tepatnya 10,8 persen.

Meski pasang surut akibat kondisi ekonomi yang bergejolak, kata dia, kini penerimaan pajak menunjukkan tanda positif. Hal itu bisa terlihat hingga 31 Oktober 2018.

Dari sisi pendapatan negara, realisasinya sebesar Rp 1.483,9 triliun, atau naik 20,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pada akhir Oktober 2017, realisasi pendapatan negara hanya Rp 1.228 triliun atau hanya tumbuh 3,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi penerimaan perpajakan Rp 1.160,7 triliun pada akhir Oktober 2018, atau tumbuh 17 persen dari akhir Oktober 2017. Tahun lalu, penerimaan perpajakan hanya tumbuh 0,5 persen.

Baca juga: UKM Diharapkan Berkontribusi Genjot Penerimaan Pajak

Bila dilihat lebih rinci, penerimaan perpajakan didorong oleh penerimaan pajak Rp 1.016,5 triliun atau tumbuh 17,6 persen dan penerimaan bea cukai Rp 144,1 triliun atau tumbuh 13,3 persen.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga tumbuh tinggi. Realisasinya mencapai Rp 315,4 triliun atau tumbuh 34,5 persen dibandingkan akhir Oktober 2017.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu menyadari upaya untuk meningkatkan rasio pajak tidak mudah. Apalagi, ada kebutuhan besar untuk melakukan pembangunan secara besar-besaran.

Hal ini tentu membutuhkan anggaran besar. Salah satu sumber anggaran itu yakni dari penerimaan pajak. Namun, upaya untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan juga tak bisa dilakukan dengan membabi buta. Sebab, hal itu justru bisa membuat ekonomi panik.

"Kami disuruh melayani, tapi kami disuruh tax ratio-nya naik. Kami diminta supaya defisit turun dan belanja banyak, tapi kami (dikritik) tidak boleh utang. Jadi hidup saya sudah cukup terlatih melakukan hal yang itu," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

Rilis
Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Whats New
Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Whats New
Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Whats New
Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Whats New
IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

Rilis
Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Whats New
Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Whats New
5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

Whats New
Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Rilis
Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Whats New
5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

Earn Smart
Organda Keluhkan Kualitas Aspal Jalan Tol Trans Sumatera

Organda Keluhkan Kualitas Aspal Jalan Tol Trans Sumatera

Whats New
BP Tapera Akan Kembalikan Dana Pensiun PNS, Ini Dokumen yang Perlu Disiapkan

BP Tapera Akan Kembalikan Dana Pensiun PNS, Ini Dokumen yang Perlu Disiapkan

Whats New
Menaker Sebut Rata-rata Gaji Penerima Subsidi Upah Rp 3,1 Juta

Menaker Sebut Rata-rata Gaji Penerima Subsidi Upah Rp 3,1 Juta

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X