Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei BI: November 2018, Inflasi 0,18 Persen

Kompas.com - 30/11/2018, 14:16 WIB
Mutia Fauzia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, tingkat inflasi berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan oleh BI pada minggu keempat November ini sebesar 0,18 persen secara bulanan.

Jika diakumulasikan sejak awal tahun 2018, inflasi pada bulan November sebesar 2,41 persen (ytd) dan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, inflasi berada pada posisi 3,14 persen.

Perry menjelaskan, seluruh elemen inflasi baik harga makanan, inflasi inti, maupun harga-harga yang dikendalikan pemerintah tetap terkendali. Adapun beberapa sumbangan inflasi berasal dari bawang merah, tarif angkutan udara, bensin, daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras.

"Secara keseluruhan inflasi alhamdulillah rendah dan terkendali," ujar Perry ketika ditemui awak media di kawasan Gedung BI di Jakarta, Jumat (30/11/2018).

Baca juga: BI Proyeksikan Inflasi hingga Akhir 2018 Mencapai 3,2 Persen

Lebih lanjut Perry mengatakan, hingga akhir tahun inflasi diprediksi berada di kisaran 3,2 persen. Menurut Perry, terkendalinya inflasi menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik.

"Ini menunjukkan juga kenapa daya beli masyarakat itu tetap terjaga baik," ujar dia.

Perry mengungkapkan, konsumsi bisa tumbuh sekitar 5,2 persen hingga akhir tahun sedangkanpertumbuhan investasi bisa mendekati 7 persen.

"Sehingga kalau ditambah antara konsumsi sama investasi menjadi permintaan domestik bisa tumbuh 5,5 persen," jelas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mudah, Begini Cara Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO

Mudah, Begini Cara Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO

Whats New
OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen SBN

OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen SBN

Whats New
Capex Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menghitungnya

Capex Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menghitungnya

Earn Smart
Prospek Reksadana Campuran Dinilai Masih Menarik, Ini Alasannya

Prospek Reksadana Campuran Dinilai Masih Menarik, Ini Alasannya

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Whats New
OJK Tindak 45 Iklan Keuangan yang Langgar Aturan pada Kuartal I-2024

OJK Tindak 45 Iklan Keuangan yang Langgar Aturan pada Kuartal I-2024

Whats New
Asosiasi Vape Gencarkan Edukasi untuk Kurangi Kebiasaan Merokok

Asosiasi Vape Gencarkan Edukasi untuk Kurangi Kebiasaan Merokok

Whats New
Cara Resign dari Pekerjaan dengan Sopan dan Tanpa Drama

Cara Resign dari Pekerjaan dengan Sopan dan Tanpa Drama

Work Smart
PGN Saka Resmi Perpanjang Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas di IPA Convex 2024

PGN Saka Resmi Perpanjang Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas di IPA Convex 2024

Whats New
MSIG Life Bayar Klaim Meninggal Dunia dan Kesehatan Rp 164 Miliar per Kuartal I 2024

MSIG Life Bayar Klaim Meninggal Dunia dan Kesehatan Rp 164 Miliar per Kuartal I 2024

Whats New
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat BRImo dengan Mudah

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat BRImo dengan Mudah

Spend Smart
Di IPA Convex 2024, Pertamina, Petronas, dan MedcoEnergi Sepakat Prioritaskan Kolaborasi

Di IPA Convex 2024, Pertamina, Petronas, dan MedcoEnergi Sepakat Prioritaskan Kolaborasi

Whats New
Bank Mandiri: Suku Bunga Acuan Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Bank Mandiri: Suku Bunga Acuan Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Whats New
Freeport Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S2, Simak Persyaratannya

Freeport Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S2, Simak Persyaratannya

Work Smart
Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN

Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com