NUSA DUA, KOMPAS.com - Beberapa ekonom menilai, kenaikan harga BBM tidak akan bisa terelakkan pasca Pilpres 2019. Siapapun presiden terpilih, kebijakan itu harus diambil menyusul kenaikan harga minyak dunia.
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemerintah selalu mencari titik kesimbangan karena kebijakan kenaikan harga BBM pasti akan berimbas kepada masyarakat.
"Keseimbangan yang dibawa Presiden Jokowi sekarang adalah kesimbangan antara menjaga mometum pertumbuhan melalui daya beli masyarakat. Itu penting," ujarnya di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/11/2018).
"Selama ini kan kalau kenaikan harga BBM pasti akan menggerus daya beli masyarakat," sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Baca juga: Tiga Perusahaan Ini Telah Turunkan Harga BBM Non-Subsidi
Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan, dari survei daya beli masyarakat saat ini cukup solid di kelas menengah bawah. Hal ini menyebabkan pertumbuhan konsumsi di atas 5 persen.
Selain itu, perempuan yang kerap disapa Ani itu juga mengatakan, inflasi stabil di bawah 4 persen juga mendorong daya beli masyarakat.
Akan tetapi, Sri Mulyani juga memandang perlu tidaknya kenaikan harga BBM harus dilihat dari sustainabilitas APBN. Dengan defisit APBN yang mengecil, ia mengatakan fiskal sebenarnya tetap bisa dijaga.
Di sisi lain, daya beli dan sustainabilitas keuangan BUMN migas, dalam hal ini PT Pertamina (Persero) juga perlu dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan menaikkan atau tidak harga BBM.
Baca juga: Pertamina Tunggu Waktu yang Tepat Turunkan Harga BBM non Subsidi
"Tentu kami harus menjaga agar tidak ada distorsi terlalu banyak karena nanti menimbulkan penyakit ekonomi lainnya. Sampai saat ini kami masih anggap 3 sisi inilah yang tetap dijaga," tutur Sri Mulyani
Sebelumnya, Ekonom Faisal Basri menilai, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik tidak akan bisa dihindari tahun depan. Siapapun presiden yang terpilih pada Pilpres 2019, akan dihadapkan dengan persoalan itu.
