Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga BBM Disebut Bisa Naik Usai Pilpres, Ini Kata Sri Mulyani

Kompas.com - 06/12/2018, 13:33 WIB

NUSA DUA, KOMPAS.com - Beberapa ekonom menilai, kenaikan harga BBM tidak akan bisa terelakkan pasca Pilpres 2019. Siapapun presiden terpilih, kebijakan itu harus diambil menyusul kenaikan harga minyak dunia.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemerintah selalu mencari titik kesimbangan karena kebijakan kenaikan harga BBM pasti akan berimbas kepada masyarakat.

"Keseimbangan yang dibawa Presiden Jokowi sekarang adalah kesimbangan antara menjaga mometum pertumbuhan melalui daya beli masyarakat. Itu penting," ujarnya di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/11/2018).

"Selama ini kan kalau kenaikan harga BBM pasti akan menggerus daya beli masyarakat," sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Baca juga: Tiga Perusahaan Ini Telah Turunkan Harga BBM Non-Subsidi

Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan, dari survei daya beli masyarakat saat ini cukup solid di kelas menengah bawah. Hal ini menyebabkan pertumbuhan konsumsi di atas 5 persen.

Selain itu, perempuan yang kerap disapa Ani itu juga mengatakan, inflasi stabil di bawah 4 persen juga mendorong daya beli masyarakat.

Akan tetapi, Sri Mulyani juga memandang perlu tidaknya kenaikan harga BBM harus dilihat dari sustainabilitas APBN. Dengan defisit APBN yang mengecil, ia mengatakan fiskal sebenarnya tetap bisa dijaga.

Di sisi lain, daya beli dan sustainabilitas keuangan BUMN migas, dalam hal ini PT Pertamina (Persero) juga perlu dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan menaikkan atau tidak harga BBM.

Baca juga: Pertamina Tunggu Waktu yang Tepat Turunkan Harga BBM non Subsidi

"Tentu kami harus menjaga agar tidak ada distorsi terlalu banyak karena nanti menimbulkan penyakit ekonomi lainnya. Sampai saat ini kami masih anggap 3 sisi inilah yang tetap dijaga," tutur Sri Mulyani

Sebelumnya, Ekonom Faisal Basri menilai, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik tidak akan bisa dihindari tahun depan. Siapapun presiden yang terpilih pada Pilpres 2019, akan dihadapkan dengan persoalan itu.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Whats New
BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

Whats New
Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Whats New
Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Whats New
Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Whats New
Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Spend Smart
Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Whats New
Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Rilis
Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Whats New
Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Whats New
Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Whats New
Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Whats New
Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Whats New
Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Whats New
Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+