Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pupuk Indonesia Jalankan Pengadaan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Kompas.com - 16/12/2018, 13:59 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan siap menjalankan penugasan pemerintah terkait pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi. Perseroan telah mendapat penugasan dari Kementerian Pertanian untuk mengamankan pasokan pupuk dalam negeri, khususnya sektor tanaman pangan.

“Sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor 47 tahun 2018, kami siap menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai jumlah yang sudah ditentukan oleh Pemerintah di tahun 2019, yaitu sekitar 8,87 juta ton," jelas Kepala Corporate Communication Pupuk Indonesia Wijaya Laksana dalam pernyataannya, Minggu (16/12/2018).

Wijaya menjelaskan, Pupuk Indonesia telah menyiapkan jaringan distribusi dan Gudang di seluruh wilayah Indonesia guna menjamin stok selalu tersedia, terutama pada masa musim tanam. Pemerintah juga telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga harga pupuk bersubsidi sama di seluruh daerah.

Baca juga: Pupuk Indonesia Amankan Realokasi Pupuk Bersubsidi

“Perlu diperhatikan bahwa pupuk bersubsidi yang kami salurkan jumlahnya memang sudah ditentukan oleh Permentan tersebut, begitu pula dengan alokasi per daerah dan per jenis pupuk. Kami tidak bisa keluar dari alokasi yang sudah ditentukan”, tambah Wijaya.

Pupuk Indonesia juga setiap tahun telah melalui proses audit yang berlapis, untuk menjamin proses produksi dan penyaluran ini tidak menyalahi aturan yang ada.

“Setiap tahun kami diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang independen, juga oleh BPK. Selain itu pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi juga harus dikaji oleh BPKP dan Litbang KPK”, jelas Wijaya.

Hal ini agar program subsidi benar-benar tepat sasaran dan juga efektif dan efisien dari segi biaya. Terkait efisiensi biaya, Pupuk Indonesia bahkan turut berkontribusi terhadap penghematan subsidi pupuk di tahun 2017.

Baca juga: Utang Kementan Rp 9 Triliun ke Pupuk Indonesia Dibayar Tahun Depan

“Berkat program efisiensi kami, dan ditunjang oleh penurunan harga gas, tahun lalu kami bisa menghemat subsidi hingga Rp1,8 triliun”, kata Wijaya.

Realisasi pembayaran subsidi pupuk di tahun 2016 adalah sebesar Rp 28,6 triliun, namun turun menjadi Rp 24,9 triliun di tahun 2017. Padahal jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan meningkat dari 9,18 juta ton menjadi 9,3 juta ton.

“Kami juga sudah mendapatkan kajian dari KPK mengenai kelemahan-kelemahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi ini, dan sudah kami perbaiki berdasarkan rekomendasi mereka," tambah Wijaya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Whats New
OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

Whats New
Bertemu Tony Blair, Menko Airlangga Bahas Inklusivitas Keuangan hingga Stabilitas Geopolitik

Bertemu Tony Blair, Menko Airlangga Bahas Inklusivitas Keuangan hingga Stabilitas Geopolitik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com